beritax.id – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai reshuffle kabinet Prabowo Subianto sebagai respons aspirasi rakyat. Idrus meyakini perombakan itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di tengah tuntutan publik yang semakin besar. Ia menyebut, menteri dari partai atau non-partai diarahkan untuk membantu rakyat. Reshuffle ini dipandang sebagai upaya memenuhi kepentingan rakyat untuk masa depan yang lebih baik. Namun, posisi Menpora dan Menko Polkam masih kosong hingga saat ini. Idrus memprediksi, ke depan masih ada tahap lanjutan untuk merespons aspirasi publik. Ia menegaskan bahwa jabatan menteri tetap merupakan hak prerogatif presiden.
Kritik Partai X
Direktur X Institute sekaligus Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menilai reshuffle bukan solusi utama. Menurutnya, rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan hanya pergantian kursi menteri. Ia menegaskan, tugas negara hanya tiga: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Jika pergantian menteri tidak memperbaiki nasib rakyat, maka hanya sekadar drama. Prayogi menilai rakyat sudah muak dengan kursi yang jauh dari kebutuhan mereka. Menurutnya, reshuffle harus diiringi dengan perubahan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia mengingatkan bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan, bukan partai atau pejabat.
Partai X menegaskan pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Rakyat adalah raja, sementara pejabat hanyalah pekerja publik yang diberi mandat.
Negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah, bukan sekadar rezim penguasa. Negarawan sejati adalah mereka yang visioner dan berkomitmen untuk kepentingan rakyat. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat: pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Partai X menolak praktik kekuasaan yang hanya menguntungkan pejabat dan partai.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan langkah solutif agar reshuffle tidak menjadi sekadar formalitas. Pertama, musyawarah kenegarawanan nasional harus dilakukan untuk menyatukan visi bangsa. Kedua, amandemen UUD diperlukan agar kedaulatan kembali penuh ke tangan rakyat. Ketiga, pemisahan tegas antara negara dan pemerintah akan menjaga stabilitas ketika rezim berubah. Keempat, reformasi hukum berbasis kepakaran mutlak dijalankan agar keadilan tidak tunduk pada kekuatan uang. Kelima, birokrasi digital harus diperkuat demi transparansi dan pemutusan rantai korupsi.
Selain itu, pendidikan berbasis Pancasila harus diperluas ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan cara ini, rakyat lebih sadar haknya dan mampu mengawasi jalannya pemerintahan.
Reshuffle kabinet memang hak prerogatif presiden, namun rakyat menuntut hasil, bukan simbol. Partai X menegaskan bahwa rakyat butuh aksi nyata, bukan sekadar ganti menteri. Kebijakan harus fokus pada kesejahteraan rakyat, bukan pada bagi-bagi kursi. Tugas negara jelas: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil. Prayogi R Saputra menegaskan, tanpa perubahan kebijakan, reshuffle hanyalah drama. Partai X menyerukan agar setiap langkah pemerintah kembali berpihak pada rakyat.
