beritax.id — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin, 8 September 2025. Pelantikan ini justru diwarnai koreksi lebih dari 1% pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Purbaya menanggapi pelemahan itu dengan tenang. Menurutnya, pasar hanya belum mengenalnya. Ia meyakini IHSG akan pulih dalam dua minggu mendatang.
Purbaya menyebut dirinya “orang pasar” dengan pengalaman panjang sejak tahun 2000. Ia menilai pelemahan saat ini bersifat transisional. Bahkan, ia optimistis IHSG bisa mencapai 36.000 pada tahun 2035. Menurutnya, sejarah membuktikan setiap krisis selalu diikuti kenaikan indeks yang tajam. Purbaya menegaskan pemerintah memiliki instrumen ekonomi untuk memperbaiki kondisi pasar.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai pernyataan Purbaya sangat jauh dari realita rakyat. Ia mengingatkan, tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Rakyat tidak bisa makan grafik. Bicara IHSG 36.000 tidak menjawab beban hidup sehari-hari,” tegasnya. Menurut Partai X, orientasi pemerintah masih terjebak pada kepentingan investor, bukan pada penderitaan rakyat.
Partai X menegaskan bahwa negara harus hadir dengan keberpihakan nyata. Kesejahteraan rakyat tidak boleh dipertaruhkan hanya demi stabilitas pasar modal. Prinsip perjuangan Partai X jelas: rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara negara wajib menjadi pelindung. Angka-angka ekonomi hanyalah ilusi jika tidak menghadirkan keadilan sosial. Grafik IHSG tidak bisa menggantikan kebutuhan pokok rakyat yang makin mahal.
Solusi Partai X
Sebagai jalan keluar, Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, kebijakan fiskal harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan rakyat, bukan hanya menjaga kepercayaan pasar. Kedua, reformasi perpajakan wajib dilakukan agar beban tidak terus dipikul rakyat. Ketiga, anggaran negara harus difokuskan untuk menurunkan harga bahan pokok, memperkuat UMKM, dan menciptakan lapangan kerja riil. Keempat, pembangunan ekonomi harus berbasis kerakyatan agar pertumbuhan tidak hanya menguntungkan segelintir individu.
Partai X menegaskan, pasar saham tidak bisa dijadikan ukuran kesejahteraan rakyat. Selama rakyat masih menjerit karena harga pangan, pengangguran, dan ketidakpastian sosial, klaim optimisme pasar hanyalah mimpi kosong. Negara wajib kembali ke mandat utama: melindungi dan menyejahterakan rakyat, bukan sekadar melayani kepentingan modal.