beritax.id – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan reshuffle kabinet pada Senin, 8 September 2025. Salah satu posisi yang diganti adalah Menteri Keuangan (Menkeu), yang sebelumnya dijabat oleh Sri Mulyani. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara sore ini.
“Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih pada beberapa jabatan kementerian,” ujar Prasetyo.
Adapun kementerian yang mengalami perubahan susunan, antara lain Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sementara itu, nama pengganti Sri Mulyani belum diumumkan secara resmi.
Meski demikian, keputusan ini datang setelah Sri Mulyani mendapat sorotan tajam dari publik, terutama terkait kebijakan pajak dan anggaran yang dianggap memberatkan masyarakat. Bahkan, rumah Sri Mulyani di Bintaro, Jakarta Selatan, sempat menjadi sasaran penjarahan oleh kelompok tak dikenal pada Minggu (31/8). Sri Mulyani telah menjabat sebagai Menkeu sejak 2016 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Rakyat Jangan Jadi Korban Kebijakan Pejabat
Reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo ini disambut dengan beragam reaksi, namun Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa perubahan menteri tidak cukup jika kebijakan yang ada masih merugikan rakyat. “Ganti menteri, rakyat tetap sengsara. Kita butuh perubahan yang nyata, bukan sekadar pergantian nama,” ujar Rinto.
Partai X mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, banyak kebijakan yang justru mempersulit hidup rakyat kecil. Misalnya, kebijakan terkait pajak dan anggaran yang dirasa sangat memberatkan, ditambah lagi dengan keputusan-keputusan ekonomi yang menguntungkan kelompok pejabat namun menyisakan penderitaan bagi mayoritas rakyat.
Solusi Partai X: Arah Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat
Dalam menanggapi reshuffle kabinet ini, Partai X memberikan beberapa solusi nyata yang bisa dijalankan untuk kepentingan rakyat, yaitu:
- Kebijakan Ekonomi yang Pro-Rakyat. Kebijakan ekonomi harus benar-benar fokus pada pemberdayaan rakyat, bukan hanya menguntungkan pejabat. Kebijakan perpajakan harus lebih progresif, di mana pengusaha besar dan orang kaya membayar pajak yang lebih tinggi, sementara rakyat kecil mendapatkan keringanan.
- Transparansi Anggaran: Pengelolaan anggaran negara harus lebih transparan. Dana yang dikelola negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk proyek-proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang.
- Pembangunan Infrastruktur yang Menyentuh Rakyat. Program pembangunan infrastruktur harus lebih diarahkan kepada kebutuhan dasar rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, dan aksesibilitas di daerah-daerah terpencil. Rakyat harus merasakan manfaat langsung dari anggaran negara yang dikeluarkan.
- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Pembangunan harus mencakup pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja agar rakyat bisa bersaing di pasar tenaga kerja global.
Penutup: Perubahan Harus Berdampak pada Rakyat
Pergantian menteri, meskipun penting, tidak akan berarti banyak jika kebijakan yang ada tidak menguntungkan rakyat banyak. Partai X mendesak agar kebijakan pemerintah tidak hanya sekadar berbicara tentang perubahan di level kabinet, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan rakyat. Tugas negara adalah menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk kalangan tertentu.
“Perubahan kabinet harus diikuti dengan kebijakan yang nyata untuk rakyat. Jangan sampai perubahan hanya menjadi kosmetik kekuasaan, sementara rakyat tetap terabaikan,” tegas Rinto Setiyawan.
