beritax.id – Keadilan Indonesia hari ini berada dalam tekanan serius ketika korupsi dan oligarki tidak lagi menjadi anomali, melainkan bagian dari cara kekuasaan bekerja. Dalam banyak kebijakan publik, kepentingan segelintir pejabat ekonomi dan pemerintahan lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan dan hak dasar rakyat. Akibatnya, rasa keadilan sosial kian menjauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kasus-kasus korupsi terus bermunculan, mulai dari sektor anggaran publik, sumber daya alam, hingga pelayanan dasar. Namun ironisnya, hukuman sering kali tidak sebanding dengan kerugian negara dan penderitaan rakyat. Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencuri masa depan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Oligarki Mengendalikan Arah Kebijakan
Di balik banyak keputusan strategis negara, bayang-bayang oligarki semakin kuat. Kebijakan disusun untuk mempermudah akumulasi modal, sementara perlindungan terhadap buruh, petani, masyarakat adat, dan kelompok rentan justru terpinggirkan. Negara perlahan berubah dari pelayan rakyat menjadi pelindung kepentingan pemilik modal.
Penegakan hukum yang lemah terhadap pejabat memperparah ketimpangan keadilan. Rakyat kecil kerap berhadapan dengan hukum secara keras, sementara pelaku kejahatan besar dapat bernegosiasi dengan kekuasaan. Kondisi ini membuat hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai alat keadilan dan koreksi kekuasaan.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Menyimpang dari Tugas Dasarnya
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai bahwa menguatnya korupsi dan oligarki menandakan negara tidak lagi berjalan di jalur konstitusional.
“Tugas negara itu jelas dan tidak boleh dilupakan: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika negara justru melindungi oligarki dan membiarkan korupsi, maka yang dilanggar bukan hanya hukum, tetapi juga keadilan dan amanat konstitusi,” tegas Rinto.
Ia menambahkan bahwa keadilan tidak akan pernah hadir jika kekuasaan terus dibiarkan tanpa pengawasan rakyat.
Solusi: Mengembalikan Negara ke Tangan Rakyat
Untuk memulihkan keadilan Indonesia dari cengkeraman korupsi dan oligarki, diperlukan langkah-langkah nyata:
- Penegakan hukum tegas dan setara, tanpa kompromi terhadap pejabat dan ekonomi.
- Pembatasan pengaruh oligarki dalam penyusunan kebijakan publik.
- Transparansi penuh dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya alam.
- Penguatan peran masyarakat sipil dan kontrol publik terhadap kekuasaan.
- Reorientasi kebijakan negara agar berpihak pada keadilan sosial, bukan akumulasi kekayaan segelintir orang.
Rinto Setiyawan menegaskan penutup: Negara hanya akan kuat jika berdiri di atas keadilan. Tanpa itu, korupsi dan oligarki akan terus menjadi penghalang utama bagi masa depan Indonesia.”
