beritax.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan delapan program prioritas nasional dalam Rancangan APBN 2026 di DPR, Jakarta. Paparan disampaikan pada Rapat Kerja bersama Komisi XI, dengan menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Anggaran besar dialokasikan pada ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, desa, UMKM, pertahanan, investasi, dan perlindungan sosial. Pemerintah menyebut program ini adalah amanat presiden untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Rincian program mencakup ketahanan pangan Rp164,4 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, dan pendidikan Rp757,8 triliun. Selain itu, alokasi untuk kesehatan Rp144 triliun, pembangunan desa Rp181,8 triliun, serta pertahanan Rp425 triliun. Pemerintah juga menyiapkan Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial dan memperkuat investasi strategis. Sri Mulyani menegaskan program ini dirancang sebagai katalis pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat.
Partai X: Negara Wajib Menjamin Keadilan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali tugas utama negara. Menurutnya, negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil dan transparan. Ia menilai APBN bukan sekadar angka, melainkan wujud keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat. Jika rakyat masih tertinggal, maka program sebesar apa pun hanyalah ilusi pembangunan.
Pemerintah adalah pelayan, bukan tuan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang harus didengar dalam setiap kebijakan. Pembangunan sejati hanya akan lahir jika rakyat ditempatkan sebagai subjek, bukan sekadar objek proyek negara.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan jalan keluar agar prioritas negara tidak melupakan rakyat. Pertama, musyawarah kenegarawanan harus dilakukan untuk menilai arah kebijakan ekonomi. Kedua, pendidikan konstitusi dan literasi APBN wajib diperluas, agar rakyat memahami hak dan kewajibannya. Ketiga, alokasi anggaran harus berbasis keadilan sosial, bukan sekadar hitungan teknokratik. Keempat, amandemen konstitusi kelima perlu digagas untuk memastikan APBN berpihak penuh pada rakyat. Dengan cara itu, rakyat menjadi pusat kebijakan, bukan korban pembangunan.
Partai X menegaskan bahwa delapan prioritas APBN 2026 harus benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat kecil. Prioritas boleh, tetapi jangan melupakan rakyat. Negara hanya sah jika hadir nyata melindungi, melayani, dan mengatur demi keadilan sosial.
