beritax.id – Anggota Komite I DPD RI Irman Gusman menilai penurunan alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 seharusnya mendorong pemerintah daerah lebih kreatif menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Dana TKD 2026 ditetapkan Rp650 triliun atau turun 24,7 persen dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Irman menegaskan agar penurunan itu tidak ditutup dengan langkah instan seperti menaikkan pajak yang bisa membebani rakyat.
Kritik Partai X: Jangan Bebani Rakyat dengan Pajak Baru
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan mengingatkan bahwa tugas negara ada tiga. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menekankan agar peningkatan PAD tidak diambil dari dompet rakyat melalui kenaikan PBB atau retribusi daerah. Rinto menegaskan, rakyat sudah terbebani harga kebutuhan pokok, tarif pendidikan, dan biaya kesehatan yang semakin mahal.
Menurut Partai X, pemerintah daerah seharusnya mencari solusi berkeadilan, bukan menambah beban. Peningkatan PAD dapat ditempuh melalui optimalisasi BUMD, pemanfaatan aset daerah, dan pengembangan sektor produktif.
Prinsip Partai X menyatakan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan dan negara hanyalah pelayan rakyat. Semua kebijakan fiskal harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menutup defisit. Bagi Partai X, keberanian daerah menggali potensi ekonomi harus sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi.
Krisis Fiskal dan Solusi Partai X
Dalam prinsip Partai X menyoroti kerusakan tata kelola yang membuat rakyat jadi korban. Naiknya pajak tanpa kontrol publik hanya melahirkan gejolak sosial. Solusi Partai X adalah reformasi fiskal berbasis rakyat, penguatan BUMD, digitalisasi pendapatan daerah untuk menekan kebocoran, serta kemitraan dengan sektor swasta yang menguntungkan masyarakat lokal.
Selain itu, Partai X mendorong penerapan anggaran berbasis ekologi. Dengan demikian, pembangunan daerah bisa berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan tetap berpihak pada rakyat.
Partai X menegaskan, penurunan TKD memang tantangan besar. Namun, solusinya bukan memalak rakyat melalui pajak baru. Daerah harus kreatif, transparan, dan solutif. Bagi Partai X, PAD yang sehat adalah PAD yang lahir dari kinerja, bukan dari jeritan rakyat.
