beritax.id – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyebut bahwa Menteri Keuangan mungkin merasa kasihan dengan anggota DPR. Oleh karena itu, beberapa komponen tunjangan naik, seperti beras dan bensin, dinaikkan. Namun, Adies menegaskan bahwa gaji pokok anggota DPR RI belum naik. Ia membantah klaim bahwa gaji anggota dewan mencapai Rp 100 juta per bulan, meski mengakui bahwa beberapa tunjangan mengalami kenaikan.
Adies mengungkapkan bahwa tunjangan beras yang sebelumnya Rp 10 juta per bulan naik menjadi Rp 12 juta, dan tunjangan bensin yang sebelumnya sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta naik menjadi Rp 7 juta per bulan. Dengan berbagai tunjangan, anggota DPR menerima sekitar Rp 69 juta hingga Rp 70 juta per bulan. Tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan diberikan setelah anggota DPR tidak lagi menerima rumah dinas.
Partai X: Kasihan dengan Anggota DPR, Tapi Rakyat?
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Ia mengkritik kebijakan yang mengutamakan kenaikan tunjangan anggota DPR sementara rakyat masih terbebani dengan harga kebutuhan yang tinggi. “Apakah negara benar-benar melindungi rakyat yang terhimpit biaya hidup, atau malah lebih memperhatikan kesejahteraan para wakil rakyat?” tanyanya.
Menurut prinsip Partai X, negara adalah rumah bagi rakyat, dan pemerintah harus melayani rakyat, bukan sekadar mengutamakan kepentingan pejabat. Kenaikan tunjangan anggota DPR harus dilihat dalam konteks kesejahteraan rakyat, yang hingga kini masih bergumul dengan kenaikan harga pangan dan pajak yang semakin memberatkan. Negara tidak bisa hanya fokus pada kesejahteraan segelintir orang yang sudah cukup berkecukupan.
Solusi Partai X: Keseimbangan antara Kesejahteraan Rakyat dan Anggaran Negara
Partai X menawarkan solusi yang adil. Pertama, pemerintah harus mengutamakan kebijakan yang mengurangi beban rakyat, seperti penurunan harga kebutuhan pokok. Kedua, pemerintah harus mengatur pengeluaran negara dengan bijak, tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat demi memenuhi kebutuhan tunjangan pejabat. Ketiga, DPR dan pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat secara luas.
Partai X menekankan bahwa apapun kebijakan yang diambil, rakyat harus menjadi prioritas utama. Kenaikan tunjangan bagi anggota DPR boleh saja dilakukan, tetapi itu tidak boleh mengabaikan kebutuhan rakyat yang semakin terhimpit. Negara harus hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk pejabat.
