beritax.id – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut kesejahteraan guru dan dosen sebagai tantangan bagi keuangan negara memicu kemarahan para pendidik. Aliansi Dosen ASN (Adaksi) menilai ucapan itu sangat melukai hati, apalagi datang dari mantan dosen yang kini menjabat sebagai menteri. Ketua Kornas Adaksi Pusat, Anggun Gunawan, menyebut pernyataan tersebut menempatkan guru dan dosen sebagai beban, bukan aset penting bangsa. Ia juga membongkar ketimpangan alokasi anggaran pendidikan yang dinilai tidak berpihak pada pendidik.
Partai X: Negara Wajib Lindungi dan Sejahterakan Pendidik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, guru dan dosen adalah ujung tombak pendidikan yang tak boleh diposisikan sebagai beban fiskal. “Kalau negara gagal menempatkan pendidik sebagai prioritas, berarti gagal memahami makna mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.
Partai X memandang ketimpangan alokasi anggaran pendidikan yang dibongkar Adaksi sebagai bukti lemahnya arah kebijakan negara. Menggelontorkan ratusan triliun ke sekolah kedinasan, namun menekan anggaran pendidikan umum, menunjukkan bias prioritas yang harus dikoreksi. Kebijakan seperti ini, menurut Partai X, bertentangan dengan prinsip pemerintahan efektif, efisien, dan transparan demi keadilan serta kesejahteraan rakyat.
Solusi Partai X untuk Reformasi Kesejahteraan Pendidik
Berdasarkan prinsip Partai X, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk membuat kebijakan secara adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan, sebagai bagian dari pemenuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam kerangka itu, guru dan dosen adalah pilar strategis yang wajib didukung penuh oleh kebijakan negara.
Partai X mengusulkan reformasi anggaran pendidikan dengan prinsip proporsionalitas dan pemerataan. Anggaran harus diarahkan untuk memastikan gaji dan tunjangan pendidik layak serta setara secara nasional. Transparansi distribusi anggaran pendidikan menjadi syarat mutlak, dengan mekanisme audit terbuka agar publik mengetahui ke mana dana mengalir. Pemerintah juga wajib mengembangkan program peningkatan kompetensi pendidik yang berkelanjutan, sehingga kualitas pendidikan meningkat seiring dengan kesejahteraan mereka. Bagi Partai X, mencerdaskan kehidupan bangsa berarti memastikan pendidiknya tidak hidup dalam kesusahan.
