beritax.id – Pernyataan pejabat pemerintah yang mengklaim tingginya dukungan publik terhadap kebijakan negara kembali menuai tanda tanya. Di saat klaim tersebut disampaikan ke ruang publik, akses masyarakat terhadap data, proses pengambilan keputusan, hingga dasar kebijakan justru semakin tertutup. Kondisi ini memunculkan paradoks: dukungan diklaim luas, tetapi transparansi kian menyempit.
Alih-alih membuka ruang dialog, narasi keberhasilan dan legitimasi publik lebih sering disampaikan sepihak tanpa mekanisme verifikasi yang dapat diuji masyarakat.
Dalam berbagai forum, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa kebijakan strategis pemerintah didukung mayoritas rakyat. Namun, publik jarang diberi akses pada data survei yang lengkap, metodologi pengumpulan opini, maupun ruang untuk menguji klaim tersebut. Ketika proses tidak transparan, dukungan publik berubah dari fakta menjadi sekadar narasi penguasa.
Transparansi yang Kian Menyusut
Di saat klaim dukungan terus diulang, masyarakat justru menghadapi pembatasan akses informasi, minimnya pelibatan publik dalam penyusunan kebijakan, serta kecenderungan menutup kritik dengan dalih stabilitas nasional.
Transparansi yang seharusnya menjadi fondasi kepercayaan publik malah tergeser oleh komunikasi satu arah dari penguasa ke rakyat.
Klaim legitimasi tanpa transparansi berisiko menciptakan kekuasaan yang merasa selalu benar. Ketika pemerintah menganggap dirinya telah didukung, kritik publik mudah dicap sebagai gangguan, bukan masukan.
Dalam jangka panjang, praktik ini menggerus prinsip demokrasi dan memperlemah posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Klaim Dukungan Tidak Menghapus Kewajiban Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa sekuat apa pun klaim dukungan publik, negara tetap terikat pada tugas dasarnya.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Klaim dukungan tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup transparansi atau mengabaikan kritik,” ujar Rinto.
Menurutnya, dukungan rakyat justru harus dibuktikan dengan keterbukaan, bukan sekadar pernyataan sepihak.
Rinto menambahkan bahwa rakyat bukanlah statistik yang bisa dipakai untuk menguatkan posisi kekuasaan. Rakyat adalah subjek yang berhak tahu, berhak bertanya, dan berhak mengoreksi kebijakan negara.
Negara yang yakin mendapat dukungan tidak seharusnya takut pada transparansi.
Solusi dan Rekomendasi
Untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga demokrasi tetap sehat, diperlukan langkah nyata:
- Membuka data dan metodologi klaim dukungan publik secara utuh
- Memastikan setiap kebijakan strategis melibatkan partisipasi publik bermakna
- Menghentikan penggunaan narasi dukungan sebagai tameng kritik
- Memperkuat mekanisme akuntabilitas dan pengawasan kebijakan
- Menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, bukan objek legitimasi
Partai X menegaskan, dukungan publik tidak lahir dari klaim, tetapi dari transparansi dan keberpihakan nyata. Negara yang benar-benar didukung rakyat tidak akan pernah takut membuka dirinya kepada rakyat.
