beritax.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan seleksi sekolah kedinasan tahun 2025 dilakukan secara transparan dan objektif. Setiap peserta langsung mengetahui skor tes yang dikerjakan, tanpa celah kecurangan atau nepotisme. Proses seleksi menggunakan sistem computer assisted test (CAT) yang memungkinkan hasil terlihat secara real time. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai standar dan menghasilkan aparatur yang profesional serta berintegritas tinggi.
Transparansi Bukan Pencitraan Sementara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menilai transparansi seleksi aparatur seharusnya menjadi prinsip permanen, bukan sekadar momen pencitraan. Menurutnya, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Jika transparansi baru dilakukan sekarang, publik wajar bertanya, selama ini proses seleksi seperti apa?
Partai X menegaskan, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat dan menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan serta kesejahteraan rakyat. Negara yang sehat adalah negara yang mengelola sumber daya manusia dengan sistem seleksi yang jujur dan terbuka. Tanpa integritas dalam rekrutmen, sulit berharap pada kualitas pelayanan publik yang profesional.
Prayogi menilai, klaim transparansi harus diikuti audit publik dan mekanisme pengawasan independen. Jangan sampai sistem CAT hanya menjadi alat formalitas tanpa evaluasi menyeluruh. Jika pemerintah serius, data proses seleksi dan kelulusannya harus dibuka untuk publik secara berkala. Kepercayaan rakyat lahir dari keterbukaan yang konsisten, bukan janji sesaat.
Solusi Partai X untuk Seleksi Aparatur
Partai X menawarkan solusi konkret yaitu pertama, membentuk badan pengawas seleksi independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil. Kedua, memastikan akses informasi publik atas seluruh tahapan seleksi. Ketiga, memperluas pemerataan kesempatan bagi seluruh wilayah, sehingga aparatur yang dihasilkan benar-benar representatif. Keempat, mengintegrasikan penilaian etika dan rekam jejak calon sejak awal proses rekrutmen.
Partai X mengingatkan, seleksi aparatur adalah pintu awal kualitas birokrasi. Jika sejak awal pintu ini kotor oleh kecurangan, pelayanan publik akan lumpuh. Transparansi bukanlah kebijakan baru, melainkan kewajiban negara setiap saat. Pemerintah harus membuktikan bahwa seleksi sekolah kedinasan kali ini benar-benar menjadi standar emas yang akan terus dijaga.
