beritax.id – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyebut Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua harus jadi teladan. Ia menyampaikan hal itu saat melepas logistik PSU di Terminal Entrop, Kota Jayapura, Senin (5/8).
Ribka menilai PSU bukan sekadar pengulangan, melainkan momentum pembuktian Papua mampu menjaga martabat demokrasi. Ia mengajak semua pihak menjaga proses dengan gotong royong, koordinasi lintas sektor, dan sinergi antara pusat dan daerah.
Ia menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, serta profesionalisme penyelenggara. ASN juga diingatkan tetap netral dalam setiap tahap pelaksanaan. Menurutnya, PSU adalah bagian mekanisme konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ribka juga menyadari bahwa pelaksanaan PSU menyita banyak biaya, tenaga, dan waktu. Namun, ia menegaskan bahwa demokrasi tak hanya tentang siapa yang menang. Demokrasi adalah soal menjaga kehormatan setiap suara rakyat.
Partai X: PSU Tak Boleh Jadi Alat Pembenaran Kekuasaan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, merespons tajam narasi pemerintah soal PSU Papua. Menurutnya, PSU harus dilihat dalam konteks kegagalan sistemik yang melahirkan konflik elektoral.
“Demokrasi tak boleh diperkosa berkali-kali, lalu dibungkus jargon ‘teladan’,” ujar Rinto. Ia menilai pemerintah terlalu cepat menjustifikasi PSU sebagai kemenangan demokrasi. Padahal, akar masalah tak pernah diselesaikan.
PSU seharusnya bukan alat cuci dosa prosedural, tapi momen reflektif memperbaiki integritas proses pemerintah. Rinto menegaskan, negara punya tiga kewajiban utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Kalau rakyat dipaksa ikut proses cacat, itu bukan demokrasi, itu persekongkolan struktural,” tegasnya.
Partai X menilai bahwa demokrasi tidak bisa disempitkan hanya dalam hitungan suara dan logistik pemilu. Demokrasi adalah proses yang menjamin kedaulatan rakyat secara substansial.
Sesuai prinsip Partai X, negara harus hadir sebagai entitas efektif, efisien, dan adil. Kedaulatan rakyat hanya bermakna bila didukung sistem yang jujur, transparan, dan adil.
Pemilu yang dipaksakan tanpa pembenahan struktural justru membunuh demokrasi itu sendiri. Partai X menolak anggapan bahwa pelaksanaan PSU otomatis menandakan keberhasilan negara. Yang terpenting apakah rakyat merasa dipercaya?
Solusi Partai X: Perbaiki Sistem, Bukan Hanya Proses
Partai X menawarkan solusi berbasis prinsip negarawan. Pertama, audit menyeluruh sistem pemilu di Papua, termasuk rekrutmen KPUD dan penyusunan DPT. Kedua, bangun ekosistem pengawasan rakyat berbasis komunitas lokal dan adat.
Ketiga, perkuat pendidikan akar rumput agar rakyat tak mudah dimanipulasi pejabat lokal atau pusat. Keempat, seluruh anggaran PSU harus diaudit terbuka oleh lembaga independen dan masyarakat sipil.
Kelima, dorong partisipasi inklusif dengan memperluas akses informasi, transportasi, dan keamanan pemilih di daerah konflik.
Penutup: Demokrasi Tak Berarti Tanpa Pemulihan Keadilan
Partai X mengingatkan bahwa demokrasi tanpa keadilan hanyalah sirkus lima tahunan yang melelahkan rakyat. PSU harus menjadi titik balik, bukan pembius.
“Kalau PSU hanya jadi legitimasi bagi kekuasaan yang bermasalah, rakyat akan kehilangan harapan,” tutup Rinto Setiyawan. Bagi Partai X, demokrasi sejati bukan hanya prosedural, tapi juga struktural dan substantif.
