beritax.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemasangan bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI sebagai ancaman. Ia menilai tindakan itu sebagai bagian dari gerakan sistematis yang ingin memecah belah bangsa. Dasco mengklaim menerima masukan dari lembaga keamanan terkait motif tersembunyi di balik fenomena tersebut.
Ia menyebutkan bahwa Indonesia saat ini sedang bergerak menuju kemajuan di bawah Presiden Prabowo. Karena itu, menurutnya, masyarakat harus bersatu dan tidak terprovokasi oleh simbol-simbol yang dianggap menyesatkan. “Mari bersatu, lawan hal-hal seperti itu,” ujar Dasco dari Kompleks Parlemen Senayan, Kamis.
Fenomena bendera One Piece muncul sebagai bentuk protes terhadap kian pudarnya demokrasi di Indonesia. Simbol tengkorak bajak laut itu dipasang warga sebagai ekspresi keprihatinan atas demokrasi yang dinilai telah mati. Namun alih-alih dijawab dengan dialog, respons pemerintah justru mengarah pada pelabelan sebagai ancaman nasional.
Menurut warga, tindakan mereka bukan bentuk makar, melainkan kritik diam terhadap kondisi negara. Tetapi negara terlalu cepat menyimpulkan protes budaya sebagai manuver destruktif.
Partai X: Prioritas Negara Jangan Tertukar
Menanggapi pernyataan Dasco, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menyayangkan perhatian pejabat yang justru lebih sibuk mempersoalkan bendera anime. Menurutnya, negara sedang kehilangan fokus. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah solusi atas korupsi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial, bukan pemburuan simbol.
“Tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan memata-matai bendera rakyat,” tegas Rinto. Ia menilai bahwa simbol One Piece hanyalah ekspresi kekecewaan publik atas merosotnya demokrasi dan minimnya keadilan sosial.
Partai X menekankan bahwa negara harus punya legitimasi yang datang dari kepercayaan rakyat, bukan dari represi simbolik. Negara juga harus memiliki kapasitas menyelesaikan masalah besar seperti korupsi, kemiskinan, dan krisis kepercayaan, bukan memperbesar isu simbolis.
Akuntabilitas negara hanya bisa ditegakkan jika pejabat lebih banyak bicara soal solusi pangan, pendidikan, dan ketimpangan, bukan bendera anime. Mengkritik bendera, tapi membiarkan korupsi merajalela, adalah bentuk pembalikan prioritas yang merugikan publik.
Solusi Partai X: Kembalikan Fokus Negara ke Rakyat
Partai X mendorong pemerintah dan DPR untuk membuka ruang ekspresi rakyat, bukan membungkamnya. Kritik harus dijawab dengan kebijakan, bukan paranoia. Negara harus mengakui bahwa simbol adalah bagian dari kebebasan berpendapat.
Partai X juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap respons negara terhadap kritik publik. Termasuk perlunya pendekatan dialogis terhadap ekspresi budaya, serta menjadikan simbol seperti bendera bukan sebagai musuh, melainkan pengingat bahwa demokrasi harus dijaga bersama.
Bagi Partai X, yang memecah bangsa bukan bendera, melainkan ketimpangan dan diskriminasi. Saat pejabat lebih sibuk mengurus simbol, maka yang terabaikan adalah penderitaan rakyat. Sudah waktunya DPR lebih serius membahas korupsi, harga sembako, dan kebebasan sipil daripada tengkorak kartun.
