beritax.id – Berdaulat tanpa ketergantungan menjadi gagasan penting dalam memahami arah kemandirian bangsa di tengah siklus lima tahunan Indonesia. Setiap pemilu selalu menghadirkan pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi presiden berikutnya dalam sistem demokrasi nasional. Nama, partai, dan koalisi silih berganti, namun pertanyaan mendasar sering terabaikan dalam ruang publik. Pertanyaan itu adalah siapa yang sebenarnya menentukan arah kebijakan negara secara menyeluruh. Banyak keputusan strategis tetap berjalan meskipun pemerintahan dan pemimpin telah berganti. Kondisi ini memunculkan diskursus tentang siapa sesungguhnya pemegang kendali arah bangsa.
Fokus pada Pergantian Figur
Perdebatan pemerintahan nasional sering terjebak pada pergantian tokoh dalam jabatan presiden setiap periode pemilu. Masyarakat lebih banyak membahas siapa yang menang daripada arah kebijakan yang akan dijalankan. Padahal perubahan pemimpin tidak selalu diikuti perubahan sistem kebijakan secara menyeluruh. Banyak kebijakan ekonomi dan pemerintahan tetap berada dalam pola yang sama. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem memiliki pengaruh besar dibandingkan individu pemimpin semata. Karena itu, fokus pada figur sering menutupi struktur kekuasaan yang lebih kompleks.
Dalam berbagai pemikiran kebangsaan, muncul pandangan bahwa Indonesia memiliki karakter budaya yang terbuka dan ramah. Cak Nun menekankan bahwa bangsa ini tidak dibangun untuk menjajah bangsa lain. Konsep gendong momong menjadi simbol budaya yang mengutamakan merawat dan hidup berdampingan. Namun sikap murah hati tersebut tidak boleh berubah menjadi ketergantungan pada pihak luar. Kemurahan hati berbeda dengan kehilangan kendali atas arah kebijakan nasional. Kedaulatan tetap harus menjadi prinsip utama dalam hubungan antarbangsa.
Pandangan Cak Nun tentang Kemandirian
Dalam sebuah forum Maiyah, Cak Nun menegaskan bahwa persoalan utama bangsa adalah kemandirian atau ketergantungan. Ia menyatakan bahwa bangsa harus bebas dari dominasi pihak luar dalam menentukan kebijakan. Menurutnya, Indonesia tidak boleh menjadi penjajah maupun menjadi pihak yang dijajah. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara keterbukaan dan kedaulatan nasional. Pandangan ini menegaskan bahwa kemerdekaan tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga substantif. Karena itu, arah bangsa harus ditentukan oleh kepentingan rakyat sendiri.
Dalam praktiknya, presiden bukan satu-satunya penentu arah kebijakan negara. Struktur kekuasaan melibatkan banyak aktor pemerintahan, ekonomi, dan birokrasi yang saling berhubungan. Dalam analogi sederhana, seorang direktur perusahaan tidak selalu menjadi pemilik perusahaan. Pemilik modal dapat mempengaruhi arah keputusan bahkan mengganti direktur jika diperlukan. Logika ini juga dapat digunakan untuk membaca sistem pemerintahan modern. Oleh karena itu, memahami siapa pemegang kepentingan menjadi lebih penting daripada sekadar mengetahui siapa pemimpin formal.
Kemandirian bangsa berarti kemampuan menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat sendiri. Kemandirian juga mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berdaulat dan berkelanjutan. Selain itu, kemandirian berarti kemampuan menyusun sistem ekonomi yang sesuai kebutuhan nasional. Kemandirian juga mencakup kemampuan menjaga budaya tanpa kehilangan identitas di tengah globalisasi. Sebaliknya, ketergantungan dapat muncul dalam berbagai bentuk yang kompleks dan tidak selalu terlihat. Ketergantungan dapat terjadi melalui utang, teknologi, energi, pangan, dan pola pikir.
Demokrasi dan Ilusi Pergantian Pengemudi
Demokrasi sering membuat masyarakat fokus pada siapa yang menjadi pengemudi dalam sistem negara. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah siapa pemilik kendaraan yang menentukan arah perjalanan. Pergantian pengemudi setiap lima tahun tidak menjamin perubahan tujuan perjalanan bangsa. Jika kepemilikan dan arah tidak berubah, maka perubahan hanya bersifat kosmetik. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral tidak selalu identik dengan kedaulatan substantif. Oleh karena itu, kesadaran sistem menjadi sangat penting dalam kehidupan pemerintahan modern.
Tanggapan Rinto Setiyawan tentang Tugas Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan kembali tiga tugas utama negara dalam kehidupan berbangsa. Ia menyebut bahwa negara harus melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman. Negara juga wajib melayani rakyat dengan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan publik. Selain itu negara harus mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan tertib dan seimbang. Ketiga fungsi tersebut menjadi dasar dalam menjaga kedaulatan tanpa ketergantungan. Ia menilai bahwa negara yang kuat adalah negara yang berdiri di atas kepentingan rakyat sendiri.
Solusi Penguatan Kedaulatan Nasional
Penguatan kedaulatan nasional memerlukan perubahan cara pandang dari sekadar figur menuju sistem. Pendidikan politik harus menekankan pemahaman struktur negara secara menyeluruh. Masyarakat perlu memahami bagaimana kebijakan terbentuk dan siapa yang memengaruhi keputusan strategis. Pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk kepentingan rakyat secara langsung. Ketergantungan ekonomi dan teknologi perlu dikurangi melalui penguatan kapasitas nasional. Selain itu, budaya kemandirian harus ditanamkan dalam setiap lapisan masyarakat. Partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan negara juga perlu diperkuat secara berkelanjutan.
Berdaulat tanpa ketergantungan menjadi pengingat bahwa kemandirian bangsa tidak cukup hanya dengan pergantian pemimpin. Kemurahan hati bangsa tidak boleh disalahartikan sebagai ketergantungan terhadap pihak luar. Demokrasi harus diarahkan untuk memperkuat kedaulatan rakyat, bukan sekadar mengganti pengemudi kekuasaan. Masa depan Indonesia ditentukan oleh kemampuan menjaga kedaulatan dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Dengan kesadaran tersebut, bangsa diharapkan mampu berdiri sebagai tuan di rumahnya sendiri.
