beritax.id – Langkah darurat ditempuh Bupati Jember Muhammad Fawait usai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) melanda wilayahnya akibat distribusi yang terganggu. Ia menerbitkan surat edaran yang mengizinkan pelajar mengikuti pembelajaran secara daring mulai Selasa, 29 Juli 2025. Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat diberikan opsi bekerja dari mana saja (WFA) hingga pasokan BBM kembali normal.
Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM. Distribusi terganggu akibat penutupan jalan nasional Gumitir, yang berdampak luas pada aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan tapal kuda.
Partai X: Energi Harus Dijamin Demi Hak Pendidikan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra menegaskan bahwa negara wajib menjamin ketersediaan energi sebagai syarat dasar hak pendidikan. Ia mengingatkan, tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil dan berkelanjutan.
Menurut Partai X, pendidikan tidak boleh dikorbankan hanya karena kelalaian dalam distribusi energi. Ketergantungan pada BBM menunjukkan lemahnya strategi energi daerah. Pemerintah tidak cukup hanya menenangkan masyarakat dengan janji pengiriman BBM. Perlu sistem yang kuat dan tangguh untuk menjamin energi tersedia setiap saat, terutama untuk sektor publik seperti sekolah dan layanan kesehatan.
Partai X memandang, negara akan gagal menjalankan fungsinya apabila akses energi bersifat eksklusif dan rentan terganggu. Dalam prinsip Partai X, negara harus mampu menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Krisis BBM di Jember bukan sekadar soal distribusi, melainkan soal energi yang tidak berpihak pada rakyat. Negara harus hadir bukan hanya saat panik, tetapi secara sistemik. Di sinilah fungsi pemerintah sebagai bagian dari rakyat yang diberi kewenangan harus dipertanggungjawabkan.
Solusi Partai X: Kedaulatan Energi untuk Rakyat
Partai X menawarkan solusi konkret dan strategis sebagai berikut:
- Desentralisasi Energi
Pemda harus diberikan otoritas mengembangkan sumber energi alternatif lokal yang berkelanjutan. - Manajemen Distribusi BBM Transparan
Harus ada dashboard publik distribusi energi agar warga bisa mengakses informasi pasokan BBM secara real-time. - Prioritaskan Energi untuk Layanan Publik
Sekolah, rumah sakit, dan transportasi publik harus masuk dalam skema prioritas pasokan BBM dan listrik. - Audit Nasional Ketahanan Energi Daerah
Pemerintah pusat harus mengevaluasi seluruh sistem distribusi dan cadangan BBM di daerah secara berkala. - Pendanaan Infrastruktur Energi Daerah
Dana transfer daerah diarahkan untuk pembangunan terminal BBM mikro dan depot energi desa.
Partai X mengajak seluruh elemen bangsa membangun energi yang berdaulat dan adil. Energi bukan soal pasokan semata, tapi hak rakyat untuk hidup bermartabat. Jangan jadikan krisis BBM sebagai normalitas baru yang dikambing hitamkan terus-menerus. Negara harus hadir dengan solusi, bukan sekadar instruksi.
