beritax.id – Kesepakatan tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menurunkan bea masuk dari 32 persen menjadi 19 persen disambut sebagai kemenangan diplomasi. Namun, sejumlah ekonom dan legislator justru mengingatkan adanya ancaman serius terhadap sektor industri dan ketahanan ekonomi nasional.
Produk-produk AS seperti gandum, pertanian, dan energi kini bebas masuk ke pasar Indonesia tanpa tarif, sementara produk Indonesia tetap dikenai bea 19 persen di AS. Situasi ini membuka peluang ketimpangan perdagangan dan melemahkan industri nasional dalam jangka panjang.
Presiden Donald Trump bahkan menyebut Indonesia telah berkomitmen membeli puluhan pesawat Boeing, miliaran dolar produk pertanian dan energi dari AS. Direktur Celios Bhima Yudhistira menyebut hal ini berisiko mengganggu neraca dagang dan swasembada pangan. Prabowo disebut sebagai tokoh yang langsung melakukan kesepakatan tersebut dengan Trump dalam konferensi di Brussels.
Kritik Partai X: Diplomasi Tak Boleh Jadi Perangkap Neoimperialisme
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menyatakan bahwa diplomasi dagang tidak boleh menjadikan rakyat sebagai korban. Ia mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan menyenangkan penguasa dagang global dengan mengorbankan ekonomi lokal. Kebijakan yang terburu-buru dan tanpa kajian menyeluruh berpotensi menjebak Indonesia dalam ketergantungan struktural terhadap komoditas asing.
Menurut Partai X, pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk bertindak demi kepentingan rakyat secara adil dan transparan.
Jika pemerintah tunduk pada kesepakatan yang membanjiri pasar domestik dengan produk asing tanpa perlindungan yang setara bagi produk dalam negeri, maka itu bukan kedaulatan, melainkan bentuk baru penjajahan ekonomi.
Keadilan Ekonomi Butuh Negarawan, Bukan Pedagang Kuasa
Partai X menyerukan pentingnya melibatkan negarawan sejati dalam setiap kebijakan diplomasi ekonomi. Negarawan adalah sosok visioner yang mampu merancang kebijakan berdasarkan ilmu kenegaraan dan pemerintahan, bukan sekadar kalkulasi keuntungan jangka pendek. Sekolah Negarawan yang diinisiasi Partai X telah lama menyuarakan pentingnya kedaulatan ekonomi berbasis keadilan sosial dan perlindungan rakyat.
Langkah Presiden Prabowo dan tim perunding dagang seharusnya berpijak pada prinsip bahwa politik upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan di sini bukan berarti pertumbuhan makro, tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Solusi Partai X: Revisi Strategi Perdagangan Luar Negeri
Partai X mengusulkan solusi yang konkret. Pertama, audit ulang kesepakatan perdagangan bilateral dengan memastikan prinsip timbal balik yang adil. Kedua, pembentukan Dewan Kedaulatan Perdagangan Nasional yang melibatkan perwakilan rakyat, akademisi, dan pelaku UMKM.
Ketiga, penyusunan Undang-Undang Perlindungan Industri Lokal yang memberikan tarif preferensial dan insentif teknologi bagi produsen dalam negeri. Dan keempat, pendidikan diplomasi ekonomi berbasis etika kenegaraan melalui Sekolah Negarawan agar pejabat pengambil keputusan tidak mudah tunduk pada tekanan asing.
Partai X menegaskan bahwa diplomasi ekonomi sejati bukanlah soal kesepakatan di atas meja presiden atau menteri, melainkan soal dampak riil di dapur-dapur rakyat. Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton dalam negosiasi global, sementara kesejahteraannya dikorbankan atas nama investasi dan diplomasi. Rakyat butuh pemerintah yang berdaulat, bukan yang terpesona oleh pujian Presiden Trump.
