beritax.id – Kementerian Pertahanan menjalin kemitraan strategis dengan lembaga klasifikasi kapal nasional Turki, Türk Loydu, dalam rangka meningkatkan sertifikasi dan standar teknis kapal militer. Pertemuan ini dilangsungkan di Kantor Kemenhan antara Wamenhan Donny Ermawan Taufanto, Ketua BKI Marsetio, serta perwakilan Türk Loydu. Mereka sepakat meningkatkan kualitas kapal patroli dan kapal tempur TNI AL, dengan harapan memperkuat daya saing komponen dalam negeri.
Menurut Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas, kolaborasi dengan Turki ini akan membantu menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mendorong pertukaran pengetahuan tentang regulasi dan standar kapal internasional.
Partai X Ingatkan: Mafia Maritim Masih Berkuasa di Perairan
Menanggapi kerja sama tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra mengapresiasi langkah diplomatik yang ditempuh Kemenhan. Namun, ia menegaskan bahwa tantangan terbesar justru masih membelit di dalam negeri.
“Jangan hanya sibuk menaikkan standar kapal, sementara laut kita masih dipakai mafia untuk penyelundupan dan pencurian ikan,” tegas Prayogi.
Partai X mengingatkan bahwa dalam kerangka negara yang berdaulat, perlindungan wilayah laut tak cukup dengan alutsista canggih. Yang lebih dibutuhkan adalah keberanian untuk membersihkan birokrasi maritim dari praktik korup dan kolusi.
Bagi Partai X, tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks maritim, hal itu mencakup penegakan hukum terhadap mafia laut, perlindungan nelayan kecil, dan penguatan kedaulatan atas zona ekonomi eksklusif.
Negara bukan sekadar entitas pembeli kapal. Tetapi pengelola wilayah laut yang harus hadir untuk menyejahterakan rakyat pesisir dan menjaga sumber daya kelautan dari eksploitasi.
Solusi Partai X: Sekolah Negarawan dan Pembenahan Tata Kelola Maritim
Sebagai solusi jangka panjang, Partai X menawarkan pembentukan Sekolah Negarawan Maritim. Lembaga ini menjadi ruang kaderisasi penguasa maritim yang menguasai ilmu kenegaraan dan manajemen kelautan.
Negarawan sejati, menurut prinsip Partai X, bukan hanya visioner, tetapi juga mampu membangun sistem pengawasan laut yang efektif, efisien, dan transparan.
Partai X juga menuntut integrasi data lintas instansi kelautan, pemberdayaan nelayan lokal melalui koperasi berbasis desa pesisir, serta audit tahunan terhadap seluruh proyek belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Kerja sama luar negeri di sektor pertahanan memang penting, tapi harus diiringi reformasi internal. Jika tidak, kapal semakin modern, tetapi perairan tetap dikuasai mafia.
“Jangan biarkan kedaulatan kita hanya berlayar di atas kapal impor, sementara mafia laut mengendalikan dermaga,” tutup Prayogi dengan nada tegas.
Partai X menyerukan agar Indonesia tidak hanya berdaulat secara teknologi, tetapi juga berdaulat secara tata kelola maritim, demi keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.
