BERLIN, JERMAN – Kegelisahan mengenai masa depan tata kelola pemilihan umum dan hukum di Indonesia mempertemukan dua entitas pemikir di jantung Eropa. Para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang intensif dengan komunitas diaspora di markas Watch Indonesia!, yang bertempat di kawasan bersejarah Kompleks Patrice Lumumba, Berlin.
Hadir dalam FGD lintas disiplin ini adalah Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Kedatangan delegasi disambut meriah oleh dedengkot Watch Indonesia!, Pipit R. Kartawidjaja, bersama aktivis perempuan Jantie Jie, dan barisan diaspora Indonesia yang selama ini lantang menyuarakan keadilan dari daratan Eropa.
Diskusi menjadi sangat berbobot ketika Pak Pipit R. Kartawidjaja yang dikenal luas sebagai pakar sistem kepemiluan dan sahabat seperjuangan budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) menguliti kelemahan-kelemahan hukum prosedural dalam demokrasi Indonesia hari ini. Pak Pipit menyoroti bagaimana undang-undang sering kali didesain hanya untuk memuluskan oligarki, sehingga partisipasi rakyat sebatas formalitas tanpa keadilan yang substantif.
Merespons analisis tajam tersebut, Direktur Sekolah Negarawan, Prayogi R. Saputra, menekankan bahwa pendidikan politik saja tidak lagi cukup. Berpijak pada pilar kurikulum Sekolah Negarawan yang bersumber dari gagasan Cak Nun, dibutuhkan intervensi karakter kenegarawanan yang berani menolak segala bentuk politik transaksional, sekaligus kemampuan untuk merombak sistem yang sudah terlanjur berkarat.
Oleh karena itu, Ekosistem Sekolah Negarawan tidak datang hanya dengan membawa kritik, tetapi juga tawaran solusi. CEO Enygma, Erick Karya, mengambil alih panggung diskusi untuk memaparkan bagaimana Artificial Intelligence (AI) dapat digunakan untuk mereformasi sistem. Enygma mengintrodusir platform analitik berbasis AI yang mampu mendeteksi potensi fraud (kecurangan) dalam alokasi anggaran daerah maupun kebijakan elektoral secara real-time.
Mbak Jantie Jie dan para diaspora menyambut antusias gagasan teknologi yang diusung Erick Karya tersebut. Menurut mereka, perpaduan antara keberanian moral ala aktivis sipil dan keandalan sistem kecerdasan buatan adalah senjata paling menjanjikan untuk membongkar kotak hitam birokrasi di Indonesia, memaksa penyelenggara negara untuk tunduk pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pertukaran ide di kantor Watch Indonesia! ini adalah penegas dari keberhasilan ekspedisi Sekolah Negarawan di 12 negara selama dua tahun terakhir. Setelah mengkaji kesejahteraan di Finlandia, teknologi di Estonia, serta jejak peradaban di Turkiye, Iran, dan Asia Tenggara, Ekosistem Sekolah Negarawan siap membumikan seluruh gagasan global ini ke tanah air. Rangkaian diseminasi ini akan terus bergerak menghidupkan nalar kritis publik, mulai dari ujung Medan hingga ufuk timur di Ternate dan Tidore.
