beritax.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) resmi menandatangani nota kesepahaman. Penandatanganan ini bertujuan mempercepat pembiayaan transisi Indonesia menuju ekonomi hijau dan digital.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan kerja sama ini adalah bukti kepercayaan internasional atas agenda transisi hijau Indonesia. Proyek yang akan dikembangkan mencakup dekarbonisasi, ekonomi sirkular, energi terbarukan, dan green data center. Kerja sama juga menawarkan beragam bentuk pembiayaan, seperti pinjaman, penjaminan, dan ekuitas.
Partai X Ingatkan: Jangan Sekadar Hijau di Atas Kertas
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menanggapi kerja sama tersebut dengan nada kritis dan mengingatkan peran utama negara. Ia menyatakan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil, bukan sekadar jadi fasilitator modal asing.
Menurutnya, kerja sama hijau ini tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu, di mana proyek global justru menggusur warga lokal. “Jangan sampai demi menanam pohon dalam proyek internasional, rakyat kecil justru yang ditebang haknya,” tegas Rinto.
Partai X menegaskan, setiap proyek pembangunan apalagi yang berbasis keberlanjutan harus mendahulukan kepentingan rakyat. Prinsip keadilan ekologis dan kedaulatan rakyat atas tanah dan air menjadi fondasi utama pembangunan sejati.
“Kalau ekonomi hijau hanya untuk investor, sementara petani tergusur, rakyat hanya jadi korban narasi,” tambahnya. Partai X juga menyoroti agar infrastruktur digital hijau tidak menjadi alat pengawasan dan komersialisasi data rakyat.
Solusi Partai X: Proyek Hijau Berbasis Rakyat dan Transparansi
Untuk menjamin keadilan, Partai X menawarkan solusi sistemik:
- Proyek hijau harus melalui partisipasi aktif masyarakat adat dan lokal sejak perencanaan.
- Audit lingkungan dan sosial dilakukan secara independen dan terbuka bagi publik.
- Setiap proyek energi baru harus menyertakan komponen pendidikan ekologi dan pelatihan kerja bagi warga sekitar.
- Hasil dan manfaat ekonomi dari proyek hijau wajib dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk koperasi energi.
Partai X mengingatkan bahwa banyak proyek internasional yang diklaim “berkelanjutan” justru membuahkan ketimpangan. Bila negara hanya menjadi ‘broker proyek’, bukan penjaga hak warga, maka transisi hijau hanya menjadi ilusi.
“Kita tidak butuh ekonomi hijau yang memandang kekuasaan. Kita butuh ekonomi hijau yang berpihak, adil, dan partisipatif,” pungkas Rinto. Negara harus memastikan bahwa yang tumbuh bukan hanya investasi, tapi juga kualitas hidup rakyat.
