beritax.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa bonus demografi harus diubah menjadi dividen pembangunan. Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025–2045 di Jakarta. Ia menyebut momen ini sebagai puncak bonus demografi, yang hanya bisa menjadi anugerah bila dikelola dengan baik.
Pratikno menyatakan, kunci pengelolaan ada pada peningkatan kualitas manusia. Mulai dari tenaga kerja terampil, kesehatan, pendidikan, hingga perencanaan wilayah. Namun di balik wacana ini, angka pengangguran muda masih menjadi tantangan nyata yang belum dijawab oleh kebijakan konkret.
Partai X: Bonus Demografi Tanpa Lapangan Kerja Adalah Omong Kosong
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menyoroti bahwa narasi “dividen demografi” tak akan bermakna bila pemuda justru tidak mendapat ruang bekerja. Menurutnya, negara punya tiga kewajiban utama yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bila anak muda terus menganggur, maka negara gagal menjalankan tiga tugas dasarnya.
“Bonus demografi ini seperti punya emas tapi disimpan di kotak kardus. Anak muda makin banyak, tapi lapangan kerja makin sedikit. Yang kaya makin kaya, yang muda makin resah,” tegas Prayogi.
Partai X menegaskan, Indonesia bisa mendapat dividen demografi hanya jika investasi pendidikan dan ekonomi diarahkan ke akar persoalan: ketimpangan akses dan kualitas pekerjaan yang layak.
Solusi Partai X: Dari Sekolah ke Lapangan Kerja, Bukan ke Daftar Pengangguran
Partai X mengajukan solusi berbasis pada prinsip keberpihakan terhadap rakyat, terutama generasi muda yang terpinggirkan. Beberapa solusi konkret yang diusung Partai X antara lain:
- Membangun pusat pelatihan kerja berbasis komunitas di seluruh kecamatan, bukan hanya kota besar.
- Mewajibkan setiap proyek infrastruktur pemerintah merekrut minimal 30 persen tenaga kerja lokal usia 18–35 tahun.
- Menyediakan program kewirausahaan dan inkubator bisnis berbasis desa dengan insentif bebas pajak lima tahun.
- Memastikan pendidikan vokasi terhubung langsung dengan industri daerah, bukan sekadar kurikulum kertas.
Partai X menegaskan bahwa kebijakan pembangunan kependudukan harus lahir dari prinsip kedaulatan rakyat. Bonus demografi hanya akan jadi beban jika rakyat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan. Bila pemerintah terus membanggakan angka tanpa menyentuh realita rakyat, maka yang lahir bukan dividen pembangunan, tapi frustrasi sosial.
“Kalau bonus ini tak digunakan untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan dan pengangguran, lalu dividen itu untuk siapa?” pungkas Prayogi.
