beritax.id – Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengajak kampus aktif mencetak wirausahawan muda berbasis riset. Kampus dinilai sebagai mitra strategis pengembangan UMKM agar naik kelas dan berkelanjutan melalui program Entrepreneur Hub 2025.
Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon disebut sebagai contoh karena memiliki inkubator bisnis dan kurikulum kewirausahaan. Helvi menilai UMKM harus berkembang dengan pendekatan kolaboratif bersama kampus, perbankan, lembaga perizinan, dan pelaku pasar.
Partai X: Riset Didukung, Tapi Kendali Modal Tetap di Penguasa
Partai X menyambut baik peran kampus dalam pengembangan UMKM, tapi menyoroti dominasi penguasa atas distribusi modal dan pasar. Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menegaskan bahwa ilmu dan riset tidak cukup jika akses ekonomi masih timpang.
“Rakyat didorong riset, tapi modal dan jaringan tetap dikunci penguasa. Ini bukan pemberdayaan, ini ilusi,” ujar Prayogi.
Menurutnya, semangat mencetak wirausaha muda hanya akan jadi retorika jika sistem pembiayaan masih oligarkis dan manipulatif.
Partai X mengingatkan kembali bahwa negara bertugas melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur secara adil dan transparan.
Jika UMKM dibiarkan tergantung pada pinjaman tinggi bunga dan pasar yang dikuasai konglomerat, itu pengkhianatan terhadap konstitusi.
Prayogi menyebut, pelatihan tanpa perlindungan pasar dan intervensi modal adil hanya menghasilkan frustrasi kolektif.
“Kampus mencetak inovator, penguasa mencetak ketimpangan,” tegasnya.
Solusi Partai X: Ekosistem UMKM Berbasis Rakyat dan Inklusi Digital
Partai X menawarkan lima solusi konkret. Pertama, ciptakan Bank Rakyat Daerah untuk pembiayaan UMKM tanpa bunga mencekik.
Kedua, wajibkan 50 persen pengadaan publik disuplai dari UMKM lokal yang terdaftar di basis data nasional.
Ketiga, integrasikan kurikulum kewirausahaan kampus dengan koperasi produksi berbasis desa dan kelurahan.
Keempat, terapkan kebijakan pajak progresif untuk mencegah dominasi pasar oleh usaha besar dan platform digital asing.
Kelima, bangun jaringan pasar digital nasional yang dikendalikan rakyat, bukan diprivatisasi korporasi teknologi.
Prayogi menutup dengan kritik keras terhadap model pembangunan UMKM yang hanya berorientasi angka tanpa koreksi sistemik.
“Bukan jumlah wirausaha yang penting, tapi apakah mereka hidup adil dan berdaulat di tanahnya sendiri,” pungkasnya.
