beritax.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar untuk mendukung pelaksanaan kinerja pada tahun anggaran 2026. Usulan itu diajukan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (6/7).
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa tambahan tersebut diperlukan di luar pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp2,76 triliun. Anggaran yang ada saat ini terbagi dalam belanja operasional pegawai dan kantor.
Kebutuhan tambahan tersebut diarahkan pada dua sektor, yaitu gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK, serta program pendidikan pemilih, kehumasan, dan pengelolaan data pemilih.
Demokrasi Bernilai Triliunan, Tapi Partisipasi Publik Masih Ditinggalkan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menanggapi usulan tambahan KPU ini dengan kritis. Ia menyebut demokrasi yang mahal tanpa partisipasi bermakna hanyalah ritual kosong.
“Anggaran naik terus, tapi pemilih tetap dijadikan penonton. Suara rakyat tidak pernah mengubah sistem yang menindasnya,” tegasnya.
Rinto menegaskan kembali bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat oleh rakyat untuk bekerja secara transparan, efektif, dan adil demi kepentingan rakyat.
Partai X mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada bilik suara. KPU dan harus menjamin bahwa anggaran yang besar benar-benar dikembalikan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup rakyat, bukan hanya acara lima tahunan.
Jika dana nyaris satu triliun hanya untuk penyuluhan dan penggajian, sementara hak-hak dasar rakyat seperti pangan, papan, dan pendidikan masih terpinggirkan, maka yang terjadi hanyalah demokrasi kosmetik.
Solusi Partai X: Anggaran Pemilu Harus Menyentuh Esensi, Bukan Sekadar Formasi
Partai X menawarkan solusi tegas dan terukur:
- Anggaran pemilu harus disinkronkan dengan indikator partisipasi bermakna rakyat, bukan sekadar jumlah pemilih hadir.
- Alokasi dana publikasi dan pendidikan pemilih harus melibatkan komunitas akar rumput secara aktif.
- Sistem verifikasi data pemilih harus transparan dan terbuka untuk audit publik.
- Anggaran CPNS dan PPPK diarahkan untuk mencetak kader birokrasi demokratis, bukan hanya memperbesar struktur.
Partai X menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak hanya ditandai oleh tingginya anggaran pemilu, tetapi oleh sejauh mana keadilan dan kesejahteraan menjangkau rakyat paling bawah.
Jika yang hadir di bilik suara hanya dianggap statistik, dan suara rakyat hanya dibutuhkan lima tahun sekali, maka demokrasi telah dijual mahal untuk tujuan murah: kekuasaan tanpa perubahan.
