beritax.id — Pemerintah resmi meluncurkan tahap pertama program Sekolah Rakyat (SR) di 100 titik pada 14 Juli 2025. Program ini diklaim sebagai langkah pemerataan pendidikan melalui pemanfaatan aset lintas lembaga dan kolaborasi antarinstansi.
Menurut Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, seluruh titik akan serentak memulai operasional dengan mekanisme matrikulasi awal. Ia menyebut penyesuaian dan pengawasan akan dilakukan bertahap. “Insyaallah 100 titik ini bisa serentak beroperasi 14 Juli,” ujarnya dalam siaran BeritaSatu Utama.
Bangunan Sekolah Rakyat berasal dari aset Kementerian Sosial dan aset milik pemerintah daerah yang telah diverifikasi. Penyesuaian kapasitas bergantung pada kesiapan masing-masing daerah.
Partai X: Sekolah Rakyat Bukan Sekadar Peluncuran, Harusnya Pemenuhan Hak Dasar Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai peluncuran serentak Sekolah Rakyat lebih berorientasi pada pencitraan daripada transformasi mendasar. “Kalau serentak acara bisa, kenapa serentak penuhi kebutuhan pendidikan rakyat selalu mandek?” tegasnya.
Prayogi menekankan bahwa pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi mandat mengelola kebijakan secara adil dan transparan untuk kesejahteraan rakyat.
Maka pendidikan bukan proyek seremonial, tetapi kerja serius dan terukur yang mengakar pada realitas kebutuhan rakyat.
Partai X mengingatkan bahwa program Sekolah Rakyat akan gagal bila tidak menyentuh akar permasalahan: ketimpangan akses, keterbatasan guru tetap, serta lemahnya ekosistem belajar berbasis komunitas.
Pemerintah sejatinya hadir untuk menjamin pendidikan sebagai hak, bukan pilihan sesaat. Jika yang dibangun hanya wajah luar pendidikan, tapi tidak menjamin kualitas isi dan keberlanjutan, maka proyek ini akan menjadi festival yang cepat usang.
Solusi Partai X: Pendidikan Gratis, Merata, dan Berbasis Komunitas
Partai X menawarkan solusi strategis dan sistematis:
- Prioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), bukan hanya di daerah padat populasi pemilih.
- Rekrut guru tetap berbasis pengabdian jangka panjang, bukan sekadar lepas kontrak untuk peluncuran.
- Libatkan masyarakat sipil dan tokoh lokal dalam tata kelola sekolah agar pendidikan kontekstual dan berakar.
- Sediakan anggaran pendidikan yang terfokus pada perbaikan infrastruktur dasar dan alat ajar, bukan hanya pada branding proyek.
Partai X menegaskan bahwa Sekolah Rakyat harus menjadi jalan menuju kemerdekaan berpikir, bukan etalase kebijakan sesaat. Pendidikan bukan soal pencitraan dalam satu tanggal peluncuran, tapi kerja jangka panjang dalam menjamin keadilan sosial.
Jika penguasa ingin dihormati sebagai pelindung rakyat, maka setiap anak harus dijamin bangku, guru, dan masa depan bukan hanya poster acara serentak.
