beritax.id – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah berharap perangkat desa yang mengikuti sosialisasi Empat Pilar dapat menyebarluaskan ilmu tersebut di wilayahnya masing-masing. Hal itu disampaikannya dalam acara Silaturahmi Nasional dan Rakernas Abpednas, Kamis (3/7), di Gedung Nusantara IV DPR RI.
Menurut Siti, MPR mengemban mandat membangun karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR juga merangkul lebih dari 84.000 desa melalui program sosialisasi ini sebagai bentuk partisipasi kolektif pembangunan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Abpednas Indra Utama menegaskan bahwa forum silaturahmi ini juga bertujuan memperkuat peran dan posisi tawar BPD secara nasional. Menurutnya, gotong royong dan kesatuan visi akan memperkuat demokrasi desa serta kesejahteraan anggotanya.
Ia mengajak seluruh BPD bersatu dan menjadikan forum ini sebagai titik awal kebangkitan gerakan desa mandiri dan demokratis. Namun sayangnya, semangat ini belum sepenuhnya menjawab ketimpangan realitas kesejahteraan rakyat desa.
Partai X: Pilar Dihafal, Tapi Rakyat Desa Tetap Terjepit Ketimpangan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai sosialisasi Empat Pilar tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. “Pilar demi pilar dibaca dan disebar, tapi kemiskinan tetap menjadi struktur,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan hanya mendidik rakyat, tetapi juga melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil.
Jika desa masih kekurangan akses tanah, air bersih, dan pendidikan, maka pilar hanya jadi poster.
Partai X memandang bahwa pemerintah tidak boleh hanya hadir dalam bentuk seminar dan modul pelatihan. Tetapi harus hadir dalam bentuk akses, keadilan, dan pelayanan nyata di setiap desa, bukan dalam bentuk spanduk empat warna di balai pertemuan.
Rakyat desa tidak butuh retorika, tapi butuh jaminan atas hak hidup, tanah, pendidikan, dan air bersih. Empat pilar akan kehilangan makna jika hanya datang untuk memberi ceramah, bukan perubahan struktural.
Solusi Partai X: Pilar Harus Diterjemahkan ke Dalam Distribusi Aset dan Layanan Dasar
Partai X menawarkan solusi konkret agar nilai-nilai kebangsaan tak berhenti pada teks. Pertama, lakukan redistribusi aset produktif seperti tanah desa, irigasi, dan jaringan produksi kepada kelompok tani dan nelayan lokal.
Kedua, libatkan BPD sebagai pengawas independen dana desa untuk menjamin akuntabilitas dan inklusi sosial. Ketiga, alokasikan porsi khusus dana desa untuk layanan dasar: air bersih, sanitasi, dan kesehatan ibu-anak.
Keempat, pastikan bahwa pendidikan Empat Pilar di desa diikuti dengan kebijakan afirmatif yang membangun daya hidup warga desa, bukan hanya daya hafal mereka.
Partai X menegaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan tidak boleh menjadi topeng bagi kelumpuhan negara menghadapi ketimpangan desa. Jika penguasa benar-benar mengakui Pancasila dan UUD 1945, maka ia harus hadir melalui kebijakan yang menjamin hak rakyat secara utuh.
Empat pilar tak boleh berhenti di seminar. Ia harus hidup di sawah, di pasar, dan di rumah warga yang masih berlantai tanah. Sebab sejatinya, pilar bukan simbol, tapi cermin keadilan yang belum sampai ke pelosok.
