beritax.id – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Ojat Darojat, menyatakan pentingnya membangun sistem pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam Rapat Koordinasi Vokasi dan Kemitraan Industri di Kemenko PMK, ia mengingatkan potensi peningkatan pengangguran akibat kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan riil industri.
Ojat mengungkapkan bahwa 70 persen perusahaan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kesulitan mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan.
Ia juga menyoroti lemahnya keterlibatan industri dalam pendidikan vokasi. Hanya 30 persen SMK dan politeknik yang memiliki kemitraan formal dengan industri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi konkret, mulai dari pemagangan hingga pengembangan kurikulum. Pemerintah juga menyiapkan regulasi yang memberi insentif bagi industri yang aktif bermitra dan sanksi bagi yang abai.
Partai X: Pendidikan Boleh Vokasi, Tapi Jangan Lupakan Masalah Pengangguran
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa pembangunan pendidikan vokasi harus dibarengi realitas pasar kerja.
Menurut Partai X, tugas pemerintah bukan hanya melatih, tapi menjamin ada tempat yang layak untuk bekerja. “Kalau hanya dilatih tapi tidak ditempatkan, itu sama dengan menipu harapan rakyat,” tegas Prayogi. Ia juga mengkritisi narasi seolah-olah solusi pengangguran hanya dengan pendidikan vokasi, padahal akar masalahnya adalah minimnya lapangan kerja produktif.
Dalam prinsip Partai X, pemerintah wajib melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil. Maka, solusi pendidikan tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab penyediaan kerja.
Solusi Partai X: Perluas Industri Rakyat, Bukan Cuma Pabrik Investor
Partai X mengusulkan skema reformasi sistem vokasi yang dikaitkan langsung dengan pengembangan ekonomi rakyat berbasis kawasan. Setiap lulusan harus diarahkan pada klaster industri lokal. Kolaborasi dengan dunia usaha harus adil, bukan sekadar penyedia pemagangan murah. Pemerintah wajib menjamin upah layak, jaminan sosial, dan transisi kerja yang bermartabat.
Sekolah Negarawan ala Partai X juga menekankan pentingnya kepemimpinan sektor publik yang memahami akar ketimpangan struktural ketenagakerjaan.
Kurikulum vokasi ke depan tidak cukup soal teknis. Harus ada pelatihan tentang etika kerja, hak pekerja, literasi digital, dan kemandirian usaha.
Penutup: Jangan Jadikan Pendidikan Vokasi sebagai Gincu Kosmetik Statistik
Partai X menilai bahwa pembangunan vokasi hanya akan bermakna jika lapangan kerja tumbuh secara berkualitas dan merata.
Pemerintah tidak boleh menjadikan pelatihan vokasi sebagai solusi palsu pengangguran. “Kalau anak-anak dilatih jadi montir, tapi semua bengkel dikuasai asing, apa gunanya?” tanya Prayogi.
Partai X menyerukan agar pembangunan pendidikan vokasi dipadukan dengan strategi ekonomi nasional yang berbasis kemandirian rakyat. Bukan demi investor, tapi demi kesejahteraan rakyat itu sendiri.
