beritax.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad resmi menetapkan Sukamta sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI menggantikan Ahmad Heryawan. Keputusan ini diumumkan dalam forum resmi di Kompleks Parlemen, Kamis (26/6), berdasarkan surat Fraksi PKS perihal perubahan tugas alat kelengkapan dewan.
Ahmad Heryawan atau Aher kini mengisi posisi baru sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, menggantikan Netty Prasetiyani Heryawan. Dengan persetujuan seluruh anggota Komisi I, rotasi jabatan ini dinyatakan sah dan langsung berlaku.
Rotasi Kilat, Reformasi Lambat
Menanggapi perubahan cepat ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, memberikan kritik tajam. Menurutnya, pergantian jabatan di parlemen berjalan cepat, namun penyelesaian substansi kebijakan masih berjalan lambat.
“Rombak kursi bisa hitungan hari, tapi rombak kebijakan bertahun-tahun tak selesai. Ada yang salah di sini,” tegasnya.
Partai X menyayangkan bahwa semangat kerja parlemen lebih condong pada redistribusi jabatan dibanding percepatan perbaikan tata kelola kebijakan, terutama yang menyangkut keamanan nasional dan reformasi kelembagaan.
Jabatan Boleh Berganti, Kepentingan Rakyat Jangan Terlupakan
Partai X menekankan bahwa perubahan posisi bukan sekadar rotasi kekuasaan, tetapi amanat besar untuk melayani dan melindungi rakyat.
Pergantian pimpinan Komisi I seharusnya dibarengi dengan reformulasi visi dan keberanian menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Komisi I membidangi pertahanan, intelijen, dan diplomasi. Di tengah tekanan geopolitik, publik menanti aksi nyata, bukan sekadar ganti nama di kursi,” ujar Rinto.
Prinsip Partai X mengajarkan bahwa negara harus hadir dalam tiga wujud: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Rotasi jabatan tanpa transformasi kebijakan adalah formalitas tanpa makna substantif.
Melalui Sekolah Negarawan, Partai X mendidik calon-calon pemimpin publik agar memahami kesejahteraan bukan sebagai perebutan kursi, tapi perwujudan nilai. Rakyat menanti fungsi pengawasan DPR yang efektif, bukan hanya lembar keputusan seremonial.
Desakan untuk Reformasi Legislasi dan Kelembagaan
Partai X menyerukan agar Komisi I DPR RI segera melakukan audit atas efektivitas kebijakan bidang pertahanan dan informasi. Apalagi di tengah tantangan siber, penyadapan, ketegangan Laut China Selatan, dan peningkatan anggaran pertahanan.
Kritik publik selama ini belum dijawab dengan reformasi legislatif yang berpihak pada perlindungan warga dan penguatan kedaulatan digital. Rombakan personel harus diiringi komitmen baru.
“Kalau memang rotasi adalah pembaruan energi, tunjukkan dalam kinerja, bukan hanya struktur,” tutup Rinto.
