beritax.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan program BPJS hewan yang sempat menjadi sorotan tidak akan memungut iuran. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menyatakan bahwa program ini masih dalam tahap rencana awal dan ditujukan untuk pemilik hewan dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Program ini akan diberikan dalam bentuk subsidi saat pemeriksaan hewan di Puskeswan.
Namun, wacana ini menuai pertanyaan publik. Terutama saat masyarakat masih terbebani dengan iuran BPJS Kesehatan untuk manusia yang kerap tidak sinkron dengan kualitas layanan.
BPJS Hewan Tanpa Iuran, Tapi Publik Masih Bingung Urus Hak Dasar Manusia
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menilai gagasan layanan BPJS hewan sebaiknya disusun dengan logika prioritas yang jelas. Saat ini rakyat masih berjuang untuk mengakses layanan kesehatan dasar bagi dirinya sendiri. Banyak kasus iuran menunggak, klaim lambat, dan rumah sakit penuh.
Gagasan BPJS hewan, walau berangkat dari niat baik melindungi makhluk hidup lain, bisa menjadi anomali ketika kesenjangan pelayanan manusia belum selesai. Menurut Diana, negara perlu menyelaraskan niat baik dengan kondisi objektif di lapangan.
“Jangan sampai kebijakan ini sekadar pencitraan yang mewah tapi tidak berdampak luas pada keadilan sosial,” ujar Diana.
Pemerintah Harus Melindungi dan Melayani Rakyat, Bukan Melompati Prioritas
Partai X kembali mengingatkan prinsip dasar pemerintahan. Pemerintah memiliki tugas utama untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Dalam kondisi saat ini, program baru harus diuji secara ketat berdasarkan urgensi dan kemanfaatannya.
Rakyat masih menunggu pembenahan sistem BPJS manusia: dari antrean, ketersediaan dokter, hingga pelayanan rawat inap. Bahkan banyak warga harus menunggu berbulan-bulan demi rujukan spesialis. Maka, program kesehatan hewan, meskipun disiapkan tanpa iuran, tetap harus dikaji berdasarkan proporsi dan keadilan prioritas anggaran.
Solusi Partai X: Penataan Kesejahteraan Publik dari Dasar
Partai X mengusulkan agar pemerintah fokus pada skala prioritas yang menyasar kehidupan rakyat secara langsung. Ketimbang memulai program tambahan, perbaikan sistem BPJS manusia, penguatan layanan primer, dan integrasi data kesejahteraan masyarakat jauh lebih strategis.
Solusi konkret juga ditawarkan melalui Sekolah Negarawan Partai X yang mengajarkan pentingnya berpihak pada akar masalah, bukan hanya membuat program populis tanpa pembenahan sistemik. Prinsip keberpihakan terhadap rakyat harus nyata, bukan simbolik.
Kebijakan Progresif Harus Berangkat dari Realitas, Bukan Gagasan Kekuasan
Partai X mendorong agar setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut anggaran dan program sosial, mengakar pada kebutuhan nyata warga. Apresiasi terhadap perlindungan satwa tetap penting. Tapi dalam realitas fiskal dan sosial Indonesia hari ini, keadilan bagi manusia masih menjadi agenda yang belum tuntas.
Kebijakan kesehatan, baik untuk manusia maupun hewan, harus berdasarkan sistem yang adil, terukur, dan transparan. Jangan sampai muncul kesan rakyat ditinggalkan saat negara justru mengampanyekan perlindungan satwa secara prematur.
