beritax.id – Awal 2025 diwarnai deretan pengungkapan kasus korupsi kelas kakap oleh aparat penegak hukum. Nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, mulai dari skandal PT Timah senilai Rp 300 triliun, tata kelola minyak mentah Pertamina Rp 193 triliun, hingga Duta Palma Group sebesar Rp 104 triliun. Fenomena ini melahirkan istilah “Liga Korupsi Indonesia”, yang menggambarkan sistem korupsi yang telah merasuk ke sektor-sektor strategis.
Di sisi lain, pengungkapan kasus ini membawa angin segar bagi optimisme publik. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya berulang kali menyatakan perang terhadap korupsi sebagai bagian dari agenda Asta Cita. Sejumlah akademisi menyebut ini momentum penting, tetapi publik belum sepenuhnya percaya jika pelaku utama tetap hidup mewah dan sistem hukum masih tebang pilih.
Partai X: Jangan Hanya Fokus ke Uang, Tapi Tangkap Otak Utama dan Jaringannya
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada pengembalian kerugian negara.
“Tugas pemerintah itu tiga loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan hanya mengejar aset, tapi membiarkan aktor utamanya hidup tenang,” tegasnya.
Partai X menilai, saat pelaku korupsi menikmati hasil kejahatannya bertahun-tahun, pengembalian uang lewat lelang bukan solusi. “Keadilan bukan sekadar nominal. Publik ingin pelaku dihukum berat, jaringan dibongkar, dan sistem dibenahi,” lanjut Rinto.
Solusi Partai X: Bentuk Komisi Pemberantasan Akar Korupsi dan Audit Etika Aparatur
Partai X mendorong dibentuknya Komisi Pemberantasan Akar Korupsi sebagai lembaga independen lintas institusi. Lembaga ini fokus membongkar pola sistemik dan jejaring kekuasaan yang menjadi pelindung koruptor. “Kalau hanya bicara kerugian negara, yang dikorbankan biasanya kelas menegah. Otak mafia dan para pelindungnya malah tidak tersentuh,” tegas Rinto.
Audit integritas juga harus menjadi prosedur wajib tahunan terhadap jaksa, hakim, dan pejabat strategis. Ini sejalan dengan prinsip Partai X bahwa negara tidak boleh tunduk pada kekuatan modal dan harus bersih secara moral, struktural, dan operasional.
Partai X menilai pembenahan kelembagaan harus dimulai dari karakter pejabat. Lewat Sekolah Negarawan, kader negara dilatih memegang prinsip pengabdian dan keadilan. Rinto menegaskan bahwa solusi korupsi harus lahir dari manusia jujur, bukan sekadar struktur yang lemah. “Jangan lagi rekrut pemimpin dari daftar pejabat yang korup. Cetak negarawan sejati lewat pendidikan integritas dan keberpihakan pada rakyat,” seru Rinto.
