beritax.id – Komisi III DPRD Gorontalo Utara menyatakan keprihatinan terhadap mandeknya pencairan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah dinas penting, seperti Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melaporkan belum cairnya dana meski program sudah berjalan.
“DLH bahkan belum bisa membayar petugas angkut sampah karena operasionalnya terganjal sistem penganggaran,” ujar Windra Lagarusu, anggota Komisi III.
Dinas Sosial dilaporkan tidak bisa segera melaksanakan pendataan kemiskinan ekstrem karena anggaran belum masuk. DLH menghadapi situasi yang lebih parah: operasional armada dan gaji petugas kebersihan macet. PAD dari retribusi sampah juga baru mencapai Rp11 juta dari target Rp100 juta.
Windra meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar pelayanan publik tidak terganggu karena soal anggaran yang tidak kunjung cair.
Komisi III Bahas Anggaran, Tapi Rakyat Tak Dapat Layanan
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra mengingatkan esensi dari tugas pemerintahan. “Tugas pemerintah itu tiga loh,” kata Prayogi, “melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.”
Menurut Partai X, banyak pembahasan anggaran di DPRD hanya formalitas tahunan, tapi tak menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.
Partai X menilai situasi ini membuka ruang kecurigaan publik. Jangan-jangan pembahasan anggaran lebih fokus ke alokasi posisi dan proyek. Sementara rakyat menunggu air bersih, jalan rusak diperbaiki, dan sampah diangkut.
Pemerintah dan DPRD harus menjawab: untuk siapa anggaran dibahas jika kebutuhan dasar warga malah diabaikan?
Dalam prinsip Partai X, negara adalah alat rakyat untuk mencapai keadilan. Jika uang rakyat justru mengalir lambat karena tarik ulur antarlembaga, maka fungsi negara telah disalahgunakan. Pelayanan publik adalah hak, bukan hadiah dari pejabat daerah.
Solusi Partai X: Bebaskan Anggaran Daerah dari Praktik Transaksional
Partai X menawarkan solusi tegas dan terukur:
- Audit Independen terhadap Sistem Pencairan Anggaran, libatkan pengawas publik dan lembaga profesional.
- Pemisahan Fungsi Pemerintah dan Negara, agar distribusi anggaran tidak dikendalikan kekuasaan sepihak.
- Sanksi Tegas bagi Kepala OPD dan DPRD yang Hambat Layanan Publik, baik administratif maupun hukum.
- Buka Akses Transparansi Anggaran Real-Time ke Publik, agar rakyat bisa mengawasi langsung pergerakan anggaran.
Partai X menegaskan, kebijakan anggaran bukan sekadar soal alokasi dana, melainkan wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat. Jika anggaran hanya menjadi alat tawar-menawar kepentingan kelompok, maka fungsi negara telah dibajak oleh pejabat.
Sudah saatnya DPRD dan pemerintah daerah berhenti berdebat soal porsi, dan mulai bekerja serius untuk menyelesaikan persoalan riil warga: kemiskinan, sampah, air bersih, dan pelayanan dasar.
