beritax.id – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengumumkan pembukaan Program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026. Program ini akan dimulai dengan 100 siswa pada jenjang SMA.
Empat rombongan belajar telah disiapkan dengan masing-masing rombel berisi 25 siswa. Pembelajaran pertama akan dilaksanakan di gedung milik BPSDM Provinsi Lampung.
Program ini ditujukan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah daerah berharap program ini bisa menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan struktural.
Untuk tahap awal, seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah provinsi. Lokasi permanen Sekolah Rakyat direncanakan akan dibangun di atas lahan 10 hektare di Kota Baru, Lampung Selatan.
Pemerintah Provinsi Lampung masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat terkait penggunaan lahan tersebut. Selama itu, siswa akan belajar di gedung BPSDM secara sementara.
Partai X: Pendidikan Bukan Sekadar Bangunan, Tapi Sistem yang Adil
Menanggapi program ini, Direktur X-Institute sekaligus Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menyatakan dukungan sekaligus catatan kritis. “Tugas pemerintah itu tiga loh,” ujar Prayogi, “melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.”
Partai X menilai pembangunan sekolah bukan sekadar proyek infrastruktur. Harus dibarengi sistem kurikulum, pengajar, dan evaluasi yang berpihak pada rakyat.
Dalam prinsip Partai X, pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan pemilik negara. Maka, kebijakan pendidikan harus berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan target pencitraan anggaran.
Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi proyek simbolik menjelang pemilu atau hanya dijadikan bahan publisitas. Harus ada jaminan keberlanjutan, pengawasan, dan peningkatan kualitas setiap tahun.
Partai X mengapresiasi kisah Husnul Mubarok Arafa, calon siswa Sekolah Rakyat asal Bandar Lampung. Namun, kisah seperti Husnul seharusnya tidak menjadi pengecualianmelainkan standar yang harus diperjuangkan oleh negara.
Negara harus menjamin bahwa anak dari keluarga manapun punya hak dan akses pendidikan yang layak, manusiawi, dan berorientasi masa depan.
Solusi Partai X: Pendidikan Pro-Rakyat, Bukan Pro-Anggaran
Sebagai solusi konkret, Partai X mengusulkan:
- Memasukkan Pendidikan Politik dan Karakter Berbasis Pancasila ke dalam kurikulum Sekolah Rakyat.
- Mendirikan Dewan Pendidikan Rakyat Daerah untuk mengawasi kebijakan dan anggaran pendidikan di tiap provinsi.
- Menjamin Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan agar mutu pengajaran tidak timpang antar wilayah.
- Membedakan Fungsi Negara dan Pemerintah dalam pendidikan, agar rakyat tetap memiliki ruang kontrol.
- Menolak Komersialisasi Pendidikan, dan menuntut audit publik terhadap semua anggaran pendidikan di daerah.
Partai X percaya bahwa pendidikan adalah hak rakyat dan kewajiban negara, bukan alat pencitraan pejabat. Jika negara serius membangun manusia, maka pendidikan bukan proyek, tapi panggilan sejarah.
