beritax.id – Menko Polhukam Budi Gunawan memastikan pemerintah tidak akan ragu menindak ormas yang ganggu investasi. Langkah ini disebut bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto menjaga stabilitas dan kepastian hukum untuk dunia usaha.
Pemerintah membentuk Satgas Terpadu yang melibatkan TNI, Polri, BIN, dan sejumlah kementerian untuk menangani premanisme dan ormas liar. Dalam rapat koordinasi lintas lembaga, Budi menyatakan negara harus hadir memberi rasa aman dan menjamin kebebasan masyarakat.
Partai X Ingatkan Tugas Pemerintah: Melindungi, Melayani, Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra menanggapi langkah ini dengan kritik tajam dan reflektif terhadap fungsi negara. Ia menegaskan bahwa tugas utama pemerintah bukan sekadar mengamankan investasi, tapi juga menjamin keadilan dan kebebasan rakyat.
“Jangan sampai atas nama investasi, hak berserikat dan kebebasan sipil justru diberangus dengan pendekatan keamanan,” ujarnya.
Menurutnya, negara wajib melindungi rakyat dari kekerasan, melayani kepentingan umum, dan mengatur kehidupan sosial secara berkeadaban. Partai X menilai ada bahaya jika negara menanggapi masalah sosial semata dengan pendekatan keamanan dan represi terhadap ormas.
Premanisme harus diberantas, tapi tidak boleh dijadikan alasan membungkam kelompok sipil yang kritis atau berbeda pendapat. Prayogi menekankan bahwa demokrasi tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan investor dan pejabat bisnis. “Pemerintah jangan lupa bahwa stabilitas sejati lahir dari keadilan sosial, bukan sekadar represif dan pencitraan hukum,” tegasnya.
Solusi: Tata Ulang Hubungan Negara, Ormas dan Dunia Usaha
Menurut Partai X, penegakan hukum seharusnya menyasar oknum pelaku kejahatan, bukan menjadi dalih memberangus ormas tak sejalan. Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan pada negara dan aparat.
Kepastian hukum yang dimaksud pemerintah harus mengedepankan asas keadilan dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Prayogi mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi tak mungkin tercapai bila demokrasi dibatasi secara sepihak oleh kekuasaan.
Partai X mengusulkan agar pemerintah tidak hanya menindak, tapi juga melakukan pembinaan dan dialog dengan organisasi masyarakat.
Mekanisme mediasi dan ruang partisipasi sipil harus diperluas untuk meredam potensi konflik sosial di tingkat akar rumput. Iklim usaha yang sehat membutuhkan lingkungan sosial yang adil, bukan semata lingkungan yang steril dari protes.
“Pemerintah harus jadi penengah, bukan pemukul. Demokrasi tak boleh tunduk pada tekanan investasi semata,” tutup Prayogi.
Partai X berprinsip bahwa negara harus hadir secara aktif dan adil dalam menjamin kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat.
Negara juga wajib menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan penghormatan terhadap HAM, demokrasi, dan keadilan sosial.
Partai X mendorong negara memperkuat hukum yang humanis, bukan otoriter, serta membuka ruang publik yang bebas dari intimidasi. Dalam situasi genting, negara harus tetap menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat sebagai pilar kebangsaan.
