beritax.id – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengumumkan bahwa IKN menerima total investasi Rp132 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dana jumbo ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur penting, termasuk jalan, terowongan utilitas, hunian, hingga apartemen.
Basuki juga menyebut bahwa investasi ini tidak hanya berasal dari dalam negeri. Hal ini melainkan juga dari investor asing seperti Malaysia dan China. Ia optimis tahapan pembangunan fisik IKN hingga 2028 bisa dikebut karena semua perencanaan telah tersedia.
Proyek yang disebut ambisius ini menyasar kawasan inti pusat pemerintahan, lengkap dengan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota legislatif, hingga lembaga yudikatif. Otorita IKN menargetkan penyelesaian beberapa proyek fisik penting dimulai pertengahan Mei ini.
Partai X: Jangan Bangun Elitisme Infrastruktur, Rakyat Butuh Prioritas!
Namun di sisi lain, Partai X menilai narasi investasi besar ini tidak menjawab satu hal mendasar: bagaimana manfaat nyata dari IKN dirasakan rakyat di daerah tertinggal? Di tengah serbuan investor, rakyat kecil masih berjuang mengakses listrik, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan dasar.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra mengkritisi absennya narasi keadilan sosial dalam proyek ini. “Tugas pemerintah itu tiga loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegasnya.
Menurut Prayogi, jika pembangunan hanya berkutat pada kawasan elite dan fasilitas megah, tanpa dampak langsung bagi desa-desa terisolasi dan rakyat miskin kota, maka keadilan pembangunan telah dikhianati. “Kita tak anti-pembangunan, tapi pembangunan itu harus berpihak,” katanya.
Ketika Proyek Raksasa Tak Seiring dengan Realita Rakyat
Partai X mencatat, hingga kini belum ada pernyataan jelas dari OIKN tentang mekanisme distribusi manfaat pembangunan IKN bagi daerah-daerah tertinggal. Tidak ada kejelasan apakah infrastruktur dasar masyarakat di Kalimantan Timur – lokasi IKN – ikut diprioritaskan atau hanya menjadi pelengkap narasi megaproject.
“Kita ingin tanya: apakah anak-anak di pelosok Kalimantan bisa langsung sekolah lebih baik karena proyek ini? Apakah harga sembako di pinggiran Sulawesi akan turun karena ada investasi Rp132 triliun di IKN?” tanya Prayogi.
Sesuai dengan prinsip Partai X, pembangunan harus menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan, bukan hanya sebagai penonton.
