beritax.id – Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjadi sorotan publik. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, tidak ada satu pihak pun yang menjadi inisiator tunggal dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, komunikasi sudah lama dilakukan oleh elite kedua partai untuk menyamakan persepsi.
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pertemuan terjadi bukan semata karena kunjungan Didit Hediprasetyo ke kediaman Megawati pada Idul Fitri lalu. Ia menegaskan bahwa jadwal pertemuan telah berkali-kali dibahas namun tertunda karena kesibukan kedua tokoh.
Partai X Menyoroti Transparansi Pemerintah
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai pertemuan dua elite ini tidak bisa hanya dibingkai sebagai silaturahmi biasa. Ia menekankan pentingnya keterbukaan terhadap publik atas isi pembahasan dalam pertemuan yang terjadi di Teuku Umar.
“Kalau hanya silaturahmi, kenapa perlu negosiasi panjang dan penyusunan waktu yang berkali-kali gagal?” ujar Rinto.
Menurutnya, pertemuan para tokoh nasional di belakang panggung elit harus dibuka ke publik. Apalagi ketika keduanya adalah pengendali partai besar yang memiliki pengaruh langsung terhadap arah kebijakan negara.
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut Prabowo dan Megawati adalah sahabat lama. Menurutnya, pertemuan bisa dilakukan di mana saja. Namun, Partai X mengingatkan bahwa konteks pertemuan tetap harus dikaji dari sisi kepentingan publik.
“Jika yang dibahas adalah krisis global, maka rakyat juga punya hak tahu. Jangan ada kesepakatan senyap yang hanya menguntungkan elite,” tegas Rinto.
Partai X menyoroti adanya kecenderungan para elite untuk berdiskusi di ruang tertutup ketika menyangkut agenda pemerintah jangka panjang. Ini, menurut Rinto, melemahkan prinsip keterbukaan dalam demokrasi.
Demokrasi Bukan Hanya Tontonan Elit
Partai X mengingatkan kembali bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika pembicaraan dua kekuatan pemerintah hanya untuk membagi kekuasaan atau meredam oposisi, maka rakyat berhak menolak.
“Demokrasi bukan sekadar panggung para elite bersalaman di depan kamera, lalu berbagi kursi di belakang layar,” ujar Rinto.
Partai X menegaskan bahwa rakyat harus dilibatkan dalam proses, bukan hanya menjadi penonton hasil kesepakatan yang sudah selesai diatur. Negara ini dibangun atas dasar partisipasi, bukan perundingan diam-diam.
Partai X mendorong agar hasil pertemuan tersebut diumumkan secara terbuka. Jika pembicaraan menyangkut koalisi baru, kebijakan pemerintahan, atau rekonsiliasi pemerintah, maka seluruh rakyat Indonesia patut menjadi bagian dari proses itu.
“Kami mendukung dialog elit, tapi bukan dalam gelap. Kalau pertemuan itu demi bangsa, buktikan dengan keterbukaan,” pungkas Rinto.
Dengan mengusung prinsip kritis, objektif, dan solutif, Partai X menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh dalam cahaya keterbukaan, bukan dalam bayang-bayang kesepakatan diam-diam.
