beritax.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan upaya efisiensi operasional di tengah kekurangan dana yang semakin parah. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan langkah ini sangat diperlukan karena sumber daya organisasi. Kemudian terus berkurang akibat berbagai faktor, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Guterres mengungkapkan bahwa selama tujuh tahun terakhir, PBB mengalami krisis likuiditas akibat ketidakpatuhan dalam membayar iuran mereka secara penuh dan tepat waktu. “Sebagai contoh, AS, yang menjadi kontributor terbesar dengan kuota 22 persen dari anggaran reguler PBB. Memiliki tunggakan sebesar 1,5 miliar dollar AS (Rp 25 triliun) hingga akhir Januari,” kata seorang juru bicara PBB, dikutip dari kantor berita AFP.
Selain itu, China, yang merupakan kontributor terbesar kedua dengan kuota 20 persen. Dimana juga mengalami keterlambatan pembayaran dan baru melunasi iurannya pada akhir Desember 2024.
Partai X: Waspada terhadap Dampak Global
Menanggapi krisis keuangan yang menimpa PBB, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyoroti potensi dampaknya terhadap Indonesia dan dunia.
“Krisis keuangan ini adalah sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Indonesia harus siap menghadapi dampaknya, baik dalam konteks geopolitik maupun ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat agar krisis ini tidak mengganggu stabilitas nasional,” ujar Prayogi.
Ia menambahkan bahwa pemindahan layanan UNICEF dan UNFPA ke Kenya bisa berdampak pada distribusi bantuan kemanusiaan. Hal yang selama ini sangat vital bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Prinsip Partai X dalam Menyikapi Krisis Global
Prinsip Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Prayogi menekankan bahwa Indonesia harus lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak negara berkembang di PBB. Agar kebijakan efisiensi tidak merugikan pihak yang paling rentan. Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas dengan negara lain. Hal ini untuk mendesak negara-negara besar seperti AS agar lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban keuangannya kepada PBB.
“PBB memang harus berbenah agar lebih efisien. Namun, Indonesia harus memastikan bahwa reformasi ini tidak mengorbankan hak rakyat kecil. Dimana yang selama ini bergantung pada bantuan kemanusiaan,” tegas Prayogi.
Dengan pendekatan yang kritis, objektif, dan solutif, Partai X berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan internasional yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan rakyat Indonesia.
