beritax.id– Sebuah video yang menampilkan Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menerima amplop saat rapat kerja bersama PT Pertamina viral di media sosial. Dalam video yang ramai diperbincangkan itu, Herman terlihat menerima amplop kuning setelah menandatangani dokumen, lalu dengan cepat menyimpannya di bawah meja. Kejadian ini menimbulkan spekulasi di publik, bahkan warganet menudingnya sebagai dugaan suap.
Menanggapi video yang beredar, Herman Khaeron membantah keras tudingan tersebut. Menurutnya, amplop kuning yang diterimanya adalah Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) terkait perjalanan dinas yang belum diambilnya. Herman menegaskan bahwa dokumen tersebut berasal dari Sekretariat Komisi VI DPR RI dan tidak ada kaitannya dengan praktik korupsi.
“Itu fitnah yang keji. Saya harus klarifikasi bahwa itu SPPJ perjalanan dinas saya yang belum diambil,” ujar Herman kepada awak media. Herman juga mengajak publik untuk mengonfirmasi langsung ke Sekretariat Komisi VI DPR RI demi memastikan kebenaran informasi tersebut.
Partai X: Transparansi Wajib Ditegakkan
Menanggapi polemik ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat negara.
“Pemerintah memiliki tiga tugas utama, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kasus ini menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama agar kepercayaan publik terhadap lembaga negara tidak terkikis,” ujar Prayogi.
Partai X menyoroti pentingnya tata kelola yang bersih, terutama dalam institusi sekelas DPR RI yang seharusnya menjadi benteng kepercayaan rakyat. Menurut Prayogi, tindakan yang menimbulkan persepsi negatif di masyarakat harus dijelaskan dengan gamblang.
“Jika memang hanya soal SPPJ, sebaiknya ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebaliknya, jika ini modus korupsi yang dibungkus rapi, maka KPK harus bergerak cepat,” tegas Prayogi.
Fokus pada Reformasi Sistem
Partai X menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola administrasi di lembaga negara agar kasus serupa tidak berulang. Menurut Partai X, integritas pejabat publik harus dijaga agar kepercayaan rakyat tetap terpelihara.
“Kasus ini adalah pengingat keras bahwa rakyat berhak mendapatkan transparansi penuh atas kerja wakilnya. Jangan sampai praktik lama yang merusak kepercayaan publik kembali terjadi dengan cara-cara yang lebih rapi,” pungkas Prayogi.
Partai X mendesak agar setiap kasus yang mencurigakan ini ditindak tegas tanpa tebang pilih, baik jika terbukti sebagai kesalahan prosedural maupun jika mengarah pada praktik korupsi terselubung. Dengan begitu, praktik bersih dan profesionalisme dalam tubuh DPR RI dapat terus dijaga demi kepentingan rakyat yang lebih luas.
