beritax.id – Puma (PUMG.DE) akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan mereka. Kepala Keuangan Markus Neubrand mengumumkan setidaknya 500 pekerja akan terkena dampak kebijakan itu di seluruh dunia.
Mengutip Reuters, langkah itu juga dilakukan buntut suramnya kinerja penjualan dan laba tahunan triwulan terakhir 2024 yang diumumkan pada Januari lalu.
Dengan kinerja itu, penjualan tahunan Puma hanya tumbuh 4,4 persen menjadi 8,82 miliar euro (US$9,62 miliar) pada 2024. Penurunan kinerja penjualan menimbulkan kekhawatiran atas kemampuan Puma dalam bersaing dengan Adidas, Nike, dan pesaing baru seperti On Running dan Hoka.
Apalagi pada saat bersamaan, Puma juga dihadapkan pada tantangan yang terjadi di pasar Amerika akibat ketidakpastian ekonomi di negeri tersebut.
Kepala Eksekutif Arne Freundt mengatakan target konsumen Puma di Amerika Serikat tidak berbelanja karena ketidakpastian ekonomi.
“Februari buruk, tapi Maret memang mulai sedikit lebih baik,” katanya dalam konferensi pers.
Partai X: Bisnis Tak Boleh Asal Ngebut
Menanggapi kebijakan PHK yang dilakukan Puma, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan pentingnya strategi bisnis yang cermat dan berkelanjutan.
“Bisnis itu bukan sekadar ngebut, tapi harus punya arah yang jelas. Puma yang terlalu agresif tanpa memperhitungkan stabilitas pasar akhirnya malah terpuruk,” kata Prayogi.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini juga menjadi pelajaran bagi pemerintah agar mendukung pelaku usaha dengan kebijakan yang berpihak pada stabilitas pasar dan kesejahteraan tenaga kerja.
“Tugas pemerintah itu ada tiga,: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, melindungi tenaga kerja dengan memastikan kebijakan ekonomi yang stabil adalah kunci,” ujarnya.
Partai X menegaskan bahwa konsep pemerintahan yang ideal adalah yang dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Partai X, politik adalah upaya perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Prayogi menambahkan bahwa kejadian ini harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak. “Bisnis yang baik bukan hanya soal penjualan tinggi, tapi juga soal fondasi yang kokoh dan berkelanjutan. Jangan sampai hanya mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat tapi akhirnya justru tumbang,” pungkasnya.
