beritax.id – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh warga Indonesia segera memiliki rekening bank yang akan terintegrasi dengan sistem Government Technology (GovTech). Langkah ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima tanpa perantara.
Menurut Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, perintah tersebut disampaikan dalam rapat bersama jajaran pengurus DEN di Istana Kepresidenan. Pemerintah berencana meluncurkan GovTech pada 17 Agustus 2025 untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi pemerintah dalam satu platform. Dengan ini, diharapkan penyaluran bansos lebih tepat sasaran, efisiensi anggaran meningkat, dan potensi korupsi berkurang.
“Presiden Prabowo tadi merintahkan juga untuk segera dikerjakan agar semua penduduk kita, keluarga itu dapat punya bank account. Karena memang Januari (2026) kita akan mulai ngetes mengenai GovTech ini dengan bantuan sosial langsung. Sehingga target bisa tercapai,” ujar Luhut dalam keterangan persnya. Ia menambahkan bahwa GovTech diperkirakan bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 100 triliun dalam jangka panjang.
Partai X: Langkah Baik, Tapi Waspadai Risiko
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa langkah besar ini harus disertai pengawasan yang ketat agar tidak merugikan rakyat.
“Kami mendukung kebijakan yang memudahkan penyaluran bansos dan meningkatkan efisiensi. Tapi, pemerintah harus memastikan bahwa langkah ini tidak malah membuka peluang pungutan liar, potongan tak wajar, atau penyalahgunaan data pribadi rakyat,” tegas Prayogi.
Partai X menyoroti pentingnya transparansi dalam penerapan GovTech. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang jelas terkait mekanisme kerja GovTech, mulai dari pembukaan rekening hingga alur penyaluran bansos. “Tabungan rakyat tidak boleh jadi ladang pungutan atau bisnis tersembunyi pihak tertentu,” tambahnya.
Perlindungan Data dan Keamanan Sistem Jadi Kunci
Selain potensi pungutan liar, Partai X juga menyoroti aspek keamanan data pribadi warga. Sistem berbasis digital seperti GovTech memiliki risiko tinggi terhadap pencurian data dan penyalahgunaan identitas jika tidak dilindungi dengan baik.
“Pemerintah harus memastikan bahwa data rakyat benar-benar aman. Jangan sampai niat baik ini justru menimbulkan masalah baru yang merugikan masyarakat,” ujar Prayogi.
Sebagai penutup, Prayogi menegaskan bahwa langkah pemerintah untuk mempermudah akses keuangan dan bansos patut diapresiasi, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan cermat dan transparan. “Ingat, tugas pemerintah itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jangan sampai niat baik ini malah berbalik merugikan warga,” tandasnya.
