beritax.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah strategis dalam memperkuat komitmennya memperluas kawasan konservasi perairan sebagai bagian dari strategi Ekonomi Biru.
Langkah tersebut adalah dengan mendorong implementasi Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM) kepada para pemangku kepentingan di daerah guna mengidentifikasi dan memvalidasi wilayah potensial yang dapat dikategorikan sebagai OECM. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro, menegaskan bahwa perluasan kawasan konservasi merupakan bagian dari kebijakan Ekonomi Biru. Selaras dengan Asta Cita ke-2 serta tertuang dalam RPJMN yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
“Dalam konteks ini, OECM menghubungkan program prioritas pertama (perluasan kawasan konservasi laut) dan keempat (penataan ruang laut) melalui optimalisasi alokasi ruang secara terintegrasi. Dengan mengacu pada RPP Konservasi Sumber Daya Ikan, Kawasan Berdampak Konservasi menjadi acuan utama dalam implementasi OECM di Indonesia,” ujar Kusdiantoro.
Partai X: Perlindungan Laut Jangan Melupakan Nelayan
Menanggapi langkah KKP tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa perlindungan laut yang baik tidak boleh mengorbankan mata pencaharian para nelayan.
Prayogi menyoroti bahwa kebijakan konservasi harus diimbangi dengan program pemberdayaan nelayan agar mereka tetap memiliki sumber penghasilan yang layak. Ia menegaskan bahwa langkah konservasi yang efektif adalah yang melindungi laut tanpa mengorbankan mata pencaharian rakyat.
“Tugas pemerintah itu ada tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kebijakan seperti ini harus mempertimbangkan nasib nelayan yang menggantungkan hidup mereka pada laut,” tegasnya.
Dampak Sosial Ekonomi Harus Diperhitungkan
Lebih lanjut, Prayogi menyoroti pentingnya keseimbangan dalam implementasi kebijakan ini. Ia menilai pemerintah tidak boleh sekadar memprioritaskan pencapaian target konservasi global tanpa memperhitungkan dampaknya pada ekonomi lokal.
“Kita semua tentu sepakat bahwa melindungi ekosistem laut itu penting. Namun, bagaimana dengan ribuan nelayan kecil yang bergantung pada hasil laut? Jika akses mereka dibatasi tanpa solusi alternatif yang jelas, ini bisa memicu masalah sosial yang lebih besar,” jelasnya.
Menurut Prayogi, pemerintah harus menyiapkan skema kompensasi bagi nelayan yang terdampak kebijakan konservasi ini. Pendampingan, pelatihan, hingga program diversifikasi usaha harus dijalankan agar nelayan tidak semakin terpinggirkan.
Kolaborasi Jadi Kunci Utama
Prayogi juga menekankan bahwa langkah kolaboratif adalah kunci keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah harus melibatkan komunitas nelayan, tokoh masyarakat, serta akademisi untuk merumuskan solusi yang berimbang antara perlindungan laut dan kelangsungan hidup nelayan.
Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat
Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus mengutamakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa program konservasi ini tidak hanya menghasilkan data pencapaian semata, tetapi benar-benar membawa dampak positif bagi rakyat.
