beritax.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) dengan capaian sebesar Rp28 triliun. Capaian ini melampaui target awal yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun.
Tingginya minat investor terlihat dari total penawaran masuk yang mencapai Rp61,75 triliun, dengan 22,59 persen atau Rp13,95 triliun berasal dari investor asing. Keberhasilan ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, imbal hasil yang ditawarkan dalam lelang SUN kali ini telah sesuai dengan kondisi pasar sekunder. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu memberikan premi tambahan untuk menarik investor. Namun, di balik keberhasilan tersebut, muncul kritik terhadap dampak jangka panjang penerbitan utang ini terhadap keuangan negara dan kesejahteraan rakyat.
Partai X: Pemerintah Harus Menjaga Keseimbangan dalam Pengelolaan Utang
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan mengingatkan, pemerintah memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks pengelolaan utang negara, prinsip ini harus dipegang teguh agar kebijakan yang diambil tidak justru memberatkan masyarakat di masa depan.
“Pemerintah harus ingat, tugas utamanya adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Jangan sampai kebijakan utang ini justru membebani masyarakat dengan bunga tinggi dan pembayaran yang berlarut-larut,” tegasnya.
Menurut prinsip Partai X, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penerbitan SUN harus dilakukan dengan perhitungan matang. Hal ini agar tidak menjadi beban bagi anggaran negara dan membebani generasi mendatang.
Kesejahteraan Rakyat Harus Jadi Prioritas
Partai X menyoroti tingginya bunga yang ditawarkan dalam lelang SUN. Meskipun menarik bagi investor, kondisi ini berpotensi meningkatkan beban pembayaran utang negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat. Partai X menekankan, kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan keuangan negara.
“Jangan sampai kebijakan ini justru mengurangi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa rakyat tidak dikorbankan demi memenuhi kewajiban utang negara,” kata Rinto.
Dalam pandangan Partai X, kesejahteraan adalah kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, dapat terpenuhi dengan baik. Jika utang negara semakin besar tanpa pengelolaan yang bijak, maka anggaran untuk sektor-sektor vital tersebut bisa terdampak. “Kalau sudah begitu malah menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ungkap Rinto.
Pengelolaan Utang yang Bertanggung Jawab
Sebagai bagian dari solusi, Partai X mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam kebijakan utang negara serta memastikan setiap rupiah yang diperoleh dari SUN digunakan secara optimal. Pengelolaan anggaran harus diarahkan pada sektor produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Partai X juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner dan berbasis pada prinsip kenegaraan yang kuat. Seorang negarawan harus bijaksana dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan dampak jangka panjang, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Lebih jauh, Rinto juga meminta kepada pemerintah agar tidak hanya mengejar angka-angka ekonomi. Tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
“Kami mengusulkan agar pemerintah lebih selektif dalam penerbitan utang dan memastikan bahwa hasilnya digunakan untuk pembangunan yang berdampak langsung bagi rakyat. Bukan sekadar menutup defisit anggaran,” pungkasnya.
