beritax.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam sebesar 6,12 persen pada Selasa, 18 Maret 2025, dan ditutup di level 6.076,08. Kondisi ini memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) selama 30 menit.
Kejatuhan IHSG ini mengingatkan kembali pada kondisi serupa yang terjadi pada Maret 2020 ketika pandemi COVID-19 mengguncang pasar. Sejumlah faktor turut berkontribusi pada anjloknya IHSG, antara lain tekanan ekonomi global, aksi jual besar-besaran oleh investor asing, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Tercatat, hingga Februari 2025, defisit APBN telah mencapai Rp31,2 triliun, dengan pembayaran bunga utang mencapai Rp79,3 triliun hanya dalam dua bulan pertama tahun ini. Selain itu, meningkatnya kredit macet dan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) turut memberikan sinyal negatif bagi pasar.
Partai X Desak Pemerintah Perbaiki Kebijakan Ekonomi
Menanggapi situasi ini, Partai X menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai tidak efektif dalam menjaga stabilitas pasar. Partai X mengingatkan pemerintah merupakan bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra menegaskan, tugas utama negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, kebijakan ekonomi yang diterapkan saat ini justru memperburuk kondisi perekonomian nasional dan melemahkan kepercayaan investor. “IHSG yang terpuruk ini adalah sinyal keras bahwa ada yang salah dalam kebijakan ekonomi kita. Pemerintah harus segera bertindak dengan solusi yang konkret, bukan hanya retorika,” tegasnya.
Partai X Dorong Langkah Konkret untuk Stabilitas Pasar
Sebagai solusi atas krisis ini, Partai X mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah berikut dalam pengendalian stabilitas pasar. Disebutkan Prayogi, di antara solusi itu yakni, meningkatkan transparansi fiskal.
Dalam hal ini, Prayogi menjelaskan, pemerintah harus menyajikan laporan keuangan negara yang terbuka dan akurat agar masyarakat dan investor dapat menilai kondisi ekonomi secara objektif.
Kemudian, sistem pengelolaan utang harus dilakukan dengan bijak. Setiap penambahan utang harus diarahkan pada proyek produktif yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pemerintah juga harus mampu menjaga stabilitas rupiah.
“Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengambil kebijakan moneter yang tepat untuk mencegah depresiasi rupiah lebih lanjut,” jelas Prayogi.
Terakhi, menekan kredit macet dan PHK, yang mana pemerintah harus mendorong kebijakan yang memberikan insentif bagi dunia usaha agar mampu bertahan dan mempertahankan tenaga kerja.
Saatnya Pemerintah Bertindak!
Partai X yang berkomitmen terhadap prinsip kenegaraan dan kesejahteraan rakyat menyerukan agar pemerintah tidak mengabaikan krisis ini dan segera mengambil langkah-langkah strategis. Demi untuk mengembalikan kepercayaan pasar serta menstabilkan perekonomian nasional. Menurut Prayogi, negara yang kuat adalah negara yang mampu menjalankan kewenangannya secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya demi mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
“Jika pemerintah tidak segera memperbaiki kebijakan ekonominya, dampaknya akan semakin luas dan membahayakan stabilitas nasional. Saatnya bertindak sebelum terlambat!,” pungkasnya.
