Pemerintah Indonesia telah menarik utang baru senilai Rp224,3 triliun hanya dalam dua bulan pertama tahun 2025. Angka tersebut setara dengan 28,9 persen dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp775,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi utang negara di awal tahun senilai Rp224,3 triliun itu dikarenakan ada penarikan biaya yang cukup besar dalam bulan Januari-Februari 2025. “Ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar,” ujarnya, dikutip dari detik.com.
Hal ini memicu kekhawatiran mengenai efektivitas pengelolaan fiskal negara serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang. Partai X menyoroti, utang dalam jumlah besar di awal tahun harus dibarengi dengan transparansi penggunaan serta strategi pengembalian yang jelas. Tanpa pengelolaan yang baik, beban utang ini dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan rakyat di masa mendatang.
Tiga Tugas Utama Negara: Jangan Lupakan Rakyat!
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan mengungkapkan, pemerintah memiliki tiga tugas utama yang tidak boleh diabaikan, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Menarik utang sebesar Rp224,3 triliun dalam waktu singkat bukan sekadar soal angka, tapi tentang bagaimana pemerintah menjalankan amanahnya. Jika kebijakan ini tidak dikelola dengan baik, maka justru rakyat yang menanggung akibatnya,” ungkap Rinto.
Menurutnya, langkah pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. “Kita tidak ingin utang ini hanya menambah beban fiskal tanpa arah yang jelas. Pemerintah harus membuktikan bahwa setiap rupiah dari utang ini benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Utang Melesat, Apakah Kesejahteraan Rakyat Ikut Naik?
Partai X menegaskan, dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah harus berpegang pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Dijelaskan Rinto, Partai X mengartikan pemerintah sebagai bagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan kebijakan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Negara yang sehat adalah negara yang dapat menjalankan kewenangannya secara mandiri, bukan yang terus-menerus bergantung pada utang. Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan fiskal,” katanya.
Rinto menyebut, penambahan utang di awal tahun dengan nilai yang cukup besar ini perlu disertai dengan transparansi penggunaan dan mekanisme pengembalian yang jelas. Kemudian, alokasi utang negara juga harus dipastikan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah harus memastikan bahwa utang ini benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan sekadar menutup defisit tanpa solusi jangka panjang,” tegasnya.
Partai X: Jangan Korbankan Masa Depan Rakyat!
Dengan meningkatnya utang negara, Partai X menegaskan, kebijakan ekonomi harus dibuat dengan pendekatan visioner, bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek. “Negara yang kuat adalah negara yang mampu berdikari secara ekonomi, bukan yang terus berutang tanpa solusi nyata,” kata Rinto.
Lebih jauh, Rinto menyampaikan, negara yang sehat adalah yang mampu menjalankan kewenangannya secara mandiri dan efektif tanpa ketergantungan berlebihan pada utang. Partai X menekankan, kebijakan fiskal harus dirancang dengan visi kenegarawanan yang bijaksana. Sebagaimana prinsip politik yang mereka anut: segala kewenangan harus digunakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat
“Jika terus bergantung pada utang, kedaulatan ekonomi kita akan semakin rapuh,” pungkasnya.
