Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan dana iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB). Kasus ini diduga ada penggelembungan atau mark up biaya penempatan iklan dengan angka kerugian negara ratusan miliar.
KPK belum merilis secara resmi angka tetap kerugian yang disebabkan atas dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB tersebut. “Terkait dugaan korupsi pengadaan iklan. Ratusan miliar (angka kerugian negara), angka persisnya saya lupa,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rochcahyanto, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Seiring dengan pengembangan kasus ini, KPK juga telah menggeledah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada 10 Maret 2025 lalu. Dari proses tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen terkait.
Saat ini, KPK menyebut Ridwan Kamil berstatus sebagai saksi terkait dugaan karus korupsi bank BJB tersebut. Selain itu, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yang terdiri dari pihak swasta dan penyelenggara negara. Hingga kini, identitas mereka belum diumumkan secara resmi oleh KPK.
Partai X: Pemerintah Harus Efektif, Efisien, dan Transparan
Menanggapi perkembangan ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Menurutnya, pemerintah memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika terjadi dugaan korupsi dalam pengelolaan dana publik, maka pemerintah telah gagal dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.
“Pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Rinto.
Dugaan Korupsi, Cederai Kepercayaan Publik
Partai X menegaskan, kasus dugaan mark up ini mencederai kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan dana publik. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, pemerintah dan lembaga negara harus menunjukkan komitmen dalam memberantas korupsi serta menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran.
“Negara yang kuat adalah negara yang dapat menjalankan kewenangannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Jika dana publik dikorupsi, maka kesejahteraan rakyatlah yang dikorbankan,” tambah Rinto.
Partai X Desak Penegakan Hukum Transparan
Sebagai bentuk komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, Partai X mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Selain itu, Partai X juga meminta agar semua pihak yang terlibat diperiksa secara menyeluruh. Termasuk, perusahaan media yang menerima dana iklan.
“Politik bagi Partai X adalah perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kami mendorong agar kasus ini ditangani secara terbuka. Tentunya dengan memastikan bahwa seluruh fakta dapat diakses oleh masyarakat,” tegas Rinto.
Momentum Perbaikan Tata Kelola Keuangan Publik
Dengan penanganan yang tegas dan transparan, Partai X berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana publik dan mencegah terulangnya praktik korupsi serupa di masa mendatang.
“Negara yang baik adalah negara yang mampu menjaga kepercayaan rakyatnya. Jika korupsi terus dibiarkan, maka tujuan negara dalam menciptakan kesejahteraan akan semakin jauh dari harapan,” pungkas Rinto.
