beritax.id – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali menghantam industri di Indonesia. Sejumlah perusahaan besar terpaksa menutup operasinya dan merumahkan puluhan ribu pekerja, sehingga phk melanda.
Namun, di tengah badai PHK ini, pihak Istana menilai bahwa sektor industri Indonesia masih kuat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa industri manufaktur Indonesia masih menunjukkan tren positif, terbukti dari naiknya Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur ke angka 53,6 pada Februari 2025, naik dari 51,9 di Januari 2025.
“Sepertinya bulan ini PMI kita naik sudah jadi 53 loh, dari 51. Itu harusnya diapresiasi sebagai sesuatu yang positif,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025).
Namun, benarkah kenaikan PMI mencerminkan kondisi industri yang sehat? Ataukah kenaikan ini hanya angka di atas kertas, sementara ribuan pekerja justru kehilangan mata pencahariannya?
PMI Naik, Tapi Ribuan Pekerja Kehilangan Mata Pencaharian
PMI memang kerap dijadikan indikator pertumbuhan industri, tetapi kenaikan PMI tidak serta-merta berarti meningkatnya kesejahteraan pekerja. Faktanya, banyak perusahaan tetap melakukan PHK massal meskipun industri secara keseluruhan tumbuh.
Hasan menyebut bahwa lapangan kerja baru tetap terbuka seiring meningkatnya aktivitas industri.
“Kalau melihat result-nya, ada penciptaan lapangan kerja baru, mungkin ada yang menutup, tetapi lihat penciptaan lapangan kerja baru. Kalau dibandingkan, lebih banyak penciptaan lapangan kerja atau yang PHK?” ujar Hasan.
Namun, hingga kini tidak ada data konkret dari pemerintah yang menunjukkan berapa banyak pekerja yang benar-benar mendapat pekerjaan baru setelah di-PHK.
Partai X: PHK Melanda, Ribuan Pekerja Terancam, Apa Langkah Nyata Istana?
Menanggapi badai PHK yang terus terjadi, Diana Isnaini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mempertanyakan apa langkah nyata yang telah diambil Istana untuk menyelamatkan pekerja yang terdampak.
“Kita tidak bisa hanya berpatokan pada angka PMI tanpa melihat realitas di lapangan. Fakta di depan mata adalah ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, sementara solusi konkret dari pemerintah belum terlihat jelas,” tegas Diana dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).
Menurut Prinsip Partai X, negara harus dikelola secara efektif, efisien, dan transparan dalam melindungi hak tenaga kerja. Oleh karena itu, Partai X menuntut adanya kebijakan yang lebih konkret dan proaktif dalam menangani krisis PHK ini.
“Apa jaminan bahwa pekerja yang terkena PHK benar-benar mendapatkan pekerjaan baru? Bagaimana pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan PHK massal? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah,” tegasnya.
Diana juga menekankan bahwa bantalan sosial seperti pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bukan solusi jangka panjang. Pemerintah harus memastikan bahwa industri memiliki daya tahan yang cukup untuk mencegah PHK sejak awal, bukan hanya memberikan kompensasi setelah terjadi.
Kesimpulan: Industri Harus Stabil, Bukan Hanya Sekadar Angka
Gelombang PHK yang terus terjadi membuktikan bahwa kenaikan PMI bukan jaminan bahwa ekonomi dan industri benar-benar stabil.
Partai X menekankan bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam menciptakan kebijakan yang melindungi tenaga kerja, bukan sekadar mengandalkan angka statistik untuk menunjukkan keberhasilan industri.
“Kami akan terus mengawal isu ini agar pemerintah tidak hanya berbicara soal pertumbuhan industri, tetapi juga memastikan pekerja benar-benar mendapatkan perlindungan dan kepastian kerja. Jangan sampai rakyat hanya diberi angka-angka sementara realitas di lapangan justru menunjukkan kebalikannya,” pungkas Diana.
