beritax.id – Pemangkasan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebesar Rp 334,8 miliar berdampak signifikan pada operasional lembaga tersebut, termasuk pembatalan rencana pembelian speedboat baru untuk menjaga perairan Indonesia. Kepala Bakamla, Laksdya TNI Irvansyah, mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran ini menghambat upaya peningkatan keamanan laut nasional.
Bakamla semula mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 1,084 triliun untuk 2025.Atas instruksi Presiden Prabowo, total pagu anggaran operasional direvisi menjadi Rp729 miliar untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi penggunaan dana pemerintahan.
Penghematan Bakamla Operasional dan Pengeluaran
Selain pembatalan pembelian speed boat, penghematan signifikan terjadi pada perjalanan dinas, pengeluaran protokoler, serta biaya alat tulis dan peralatan kantor. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan hasil maksimal,
Irvansyah menekankan, “Harapan saya, walaupun anggaranya kita menurun dari yang lalu, tapi hasil kerja, kinerja kita harus tetap. Output kita harus tetap.” Pernyataan ini menggambarkan tekad Bakamla untuk menjaga dan meningkatkan kinerjanya, meskipun dalam situasi efisiensi anggaran yang ketat.
Keprihatinan Partai X
Menanggapi situasi ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyatakan keprihatinannya terhadap kemampuan Bakamla dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia. “Pemangkasan anggaran yang menyebabkan batalnya pembelian speedboat baru menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana kita dapat menjaga laut kita dengan optimal?” ujar Rinto.
Partai X menekankan pentingnya alokasi anggaran yang adil dan efisien, sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Rinto menyoroti bahwa pemotongan anggaran seharusnya tidak mengorbankan sektor-sektor vital seperti keamanan laut. “Efisiensi anggaran harus diterapkan secara merata dan tidak boleh menghambat fungsi penting negara, termasuk keamanan perairan kita,” tambahnya.
Selain itu, Rinto mengkritisi ketidakadilan dalam penerapan efisiensi anggaran, mengingat anggaran DPR yang mencapai Rp 6,6 triliun tidak terimbas pemotongan. “Jika efisiensi anggaran dianggap penting, seharusnya semua lembaga, termasuk DPR, turut serta dalam penghematan demi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Partai X mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan pemangkasan anggaran yang berdampak pada sektor strategis seperti Bakamla. “Keamanan laut adalah kunci kedaulatan negara. Kita tidak boleh mengabaikan kebutuhan mendasar ini demi efisiensi yang tidak merata,” pungkas Rinto.
Dengan perhatian terhadap alokasi anggaran yang tepat, diharapkan Bakamla dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjaga perairan Indonesia.
