beritax.id – 15 November 2026 – Kegiatan Kuliah Kerja Nyata–Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu Tahun 2026 Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta berhasil menyelesaikan rangkaian kegiatan lapangan di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026). Mengusung tema “Pelita Hukum Jatireja: Penguatan Literasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jatireja di Bidang Pertanahan, Waris, serta Perlindungan Perempuan dan Anak,” kegiatan ini melibatkan 37 mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum yang berkolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Program tersebut menjadi wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, dengan menghadirkan edukasi hukum yang relevan dengan kebutuhan warga.

Sinergi Kampus dan Pemerintah Desa Jadi Kunci Pelaksanaan KKN
Rangkaian kegiatan KKN-PPM Terpadu 2026 mendapat dukungan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Dr. FX Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb., yang turut memberikan sambutan dalam pembukaan kegiatan. Pemerintah Desa Jatireja melalui Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Desa, Ook Sugandi, juga menyambut kegiatan pengabdian mahasiswa sebagai bagian dari kerja sama peningkatan literasi hukum masyarakat.
Pelaksanaan program berada di bawah bimbingan Hotman Sinambela, S.H., M.H., selaku dosen pengampu dan pembimbing lapangan, bersama Muh. Amin Saleh, S.H., M.H., sebagai dosen pendamping. Sementara itu, kepanitiaan mahasiswa dipimpin oleh Dian Amalia selaku Ketua Pelaksana, dengan dukungan seluruh peserta dan jajaran panitia. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan sejak tahap persiapan, koordinasi, hingga pelaksanaan edukasi hukum kepada masyarakat.
Edukasi Pertanahan dan Waris Jadi Fokus Sesi Pertama
Dalam sesi pertama, Drs. Surendro Supriyadi bersama tim memberikan edukasi mengenai administrasi pertanahan, kepastian hak atas tanah, pengenalan girik dan Letter C, serta prosedur pendaftaran tanah melalui mekanisme yang berlaku. Materi juga mencakup program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pencegahan sengketa batas tanah, hukum kewarisan, penetapan ahli waris, dan peralihan hak atas tanah akibat pewarisan. Penyuluhan tersebut diharapkan membantu masyarakat memahami pentingnya kepastian hukum atas tanah, khususnya bagi warga Desa Jatireja yang memiliki karakteristik wilayah agraris.
Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Perhatian Sesi Kedua
Sementara itu, sesi kedua menghadirkan Agustinus Sirait, S.E., yang diperkenalkan sebagai Ketua Umum LPA Pusat Komnas Perlindungan Anak, bersama tim mahasiswa Fakultas Hukum UMT. Materi yang disampaikan mencakup perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, perundungan, serta keamanan digital.
Edukasi juga diarahkan pada pengenalan hak korban dan mekanisme pengaduan melalui instansi serta lembaga perlindungan yang berwenang. Program tersebut mengusung pesan “Kenali. Cegah. Lindungi. Bertindak.” sebagai upaya membangun kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan dan perlindungan kelompok rentan.
Raden Nuh Perkuat Diskusi Hukum Bersama Warga
Kegiatan KKN-PPM Terpadu juga menghadirkan praktisi hukum Raden Nuh, S.H., S.E., M.H., S.IP., AAAIK., CFCC. (Forensic) sebagai narasumber dalam sesi diskusi dan tanya jawab.
Kehadirannya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penjelasan mengenai persoalan hukum dari sudut pandang praktik, melengkapi materi edukasi yang disampaikan mahasiswa.
Melalui diskusi tersebut, warga didorong untuk lebih memahami hak dan kewajiban serta mengetahui langkah awal yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.
Penyerahan Plakat Warnai Rangkaian Kegiatan
Dalam rangkaian kegiatan, Hotman Sinambela menyerahkan plakat apresiasi kepada Dahlan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatireja sebagai simbol penghargaan atas dukungan dan kerja sama unsur pemerintahan desa.
Penyerahan plakat menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan antara Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular dan Pemerintah Desa Jatireja.
Selain itu, kegiatan juga melibatkan Abbas Abdul Rachman Assegaf, yang akrab disapa Abas, sebagai pembawa acara atau Master of Ceremony (MC).
Kepiawaian mahasiswa dalam menjalankan berbagai tugas kepanitiaan menjadi bagian dari pembelajaran kepemimpinan, komunikasi publik, dan kerja sama tim selama mengikuti kegiatan KKN.
Kebersamaan Mahasiswa Jadi Kenangan Berharga
Di balik pelaksanaan kegiatan akademik, KKN-PPM Terpadu 2026 juga menghadirkan berbagai momen kebersamaan antarmahasiswa.
Mulai dari perjalanan menuju Subang, persiapan di Laska Hotel, hingga pelaksanaan pengabdian di Desa Jatireja, seluruh rangkaian kegiatan memberikan pengalaman sosial yang berharga.
Mahasiswa tidak hanya belajar menyampaikan edukasi hukum, tetapi juga mengembangkan kedisiplinan, tanggung jawab, solidaritas, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.
Kebersamaan tersebut menjadi salah satu nilai penting yang dapat dikenang mahasiswa setelah menyelesaikan kegiatan lapangan.
Keberhasilan KKN Harus Diikuti Manfaat Berkelanjutan
Rampungnya rangkaian kegiatan lapangan menjadi capaian penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
Namun, keberhasilan pengabdian tidak cukup hanya dinilai dari terlaksananya agenda dan lancarnya penyelenggaraan kegiatan.
Manfaat program perlu dilihat melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai administrasi pertanahan, kewarisan, perlindungan perempuan dan anak, serta kemampuan warga mengenali mekanisme penyelesaian persoalan hukum.
Dalam proposal kegiatan, panitia juga menetapkan target penyediaan buku saku edukasi hukum dan direktori layanan rujukan sebagai bagian dari keberlanjutan program.
Selain itu, evaluasi pemahaman peserta melalui tes awal dan tes akhir menjadi salah satu indikator yang dirancang untuk mengukur manfaat penyuluhan.
Pelaksanaan KKN-PPM Terpadu 2026 di Desa Jatireja menunjukkan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa, dosen, praktisi hukum, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menghadirkan pendidikan hukum yang lebih dekat dengan kebutuhan warga.
Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan lapangan, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular diharapkan dapat terus mengembangkan program pengabdian yang berkelanjutan, sehingga semangat Pelita Hukum Jatireja tidak berhenti pada kegiatan KKN, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran dan perlindungan hukum masyarakat.



