beritax.id – Subang, 14 November 2026 – Tuju Monang Siahaan bersama tim mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta memberikan edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata–Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu Tahun 2026 di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Pemaparan tersebut merupakan sesi kedua dari program “Pelita Hukum Jatireja: Penguatan Literasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jatireja di Bidang Pertanahan, Waris, serta Perlindungan Perempuan dan Anak.”

Dalam sesi tersebut, Tuju Monang Siahaan bersama tim mengangkat berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, mulai dari pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hak perempuan dalam keluarga, perceraian, perlindungan anak, hingga ancaman kejahatan di ruang digital.
Tuju Monang Siahaan dan Tim Bahas Pencegahan KDRT
Materi perlindungan perempuan menjadi salah satu fokus utama dalam sesi kedua penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Jatireja.
Pembahasan mencakup pengenalan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kekerasan dalam lingkungan keluarga bukan semata-mata persoalan pribadi, melainkan dapat menjadi persoalan hukum yang membutuhkan perlindungan dan penanganan.
Masyarakat juga perlu memahami pentingnya mengenali tanda-tanda kekerasan sejak dini serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan untuk membantu korban memperoleh perlindungan.
Melalui penyuluhan tersebut, peserta diharapkan semakin memahami bahwa pencegahan kekerasan membutuhkan kepedulian bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Edukasi Hak Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian
Selain pencegahan KDRT, Tuju Monang Siahaan bersama tim juga membahas perlindungan hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk persoalan perkawinan dan perceraian. Materi tersebut mencakup pengenalan prosedur pengajuan perceraian melalui pengadilan serta hak-hak yang dapat timbul setelah perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Persoalan perceraian tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum mengenai hak dan kewajiban orang tua, pemeliharaan anak, serta tanggung jawab terhadap keluarga.
Pemahaman mengenai prosedur hukum menjadi penting agar masyarakat tidak mengambil langkah yang justru menimbulkan ketidakpastian terhadap status dan hak-hak anggota keluarga.
Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Perundungan
Materi berikutnya berfokus pada perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perundungan, dan tindakan yang dapat mengancam keselamatan maupun perkembangan anak. Pendidikan hukum mengenai perlindungan anak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya menciptakan lingkungan keluarga, sekolah, dan sosial yang aman.
Tim pemateri juga mengangkat persoalan perkawinan usia anak serta pentingnya memahami ketentuan hukum yang mengatur batas usia perkawinan. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengenali berbagai tindakan yang berpotensi melanggar hak anak serta memahami langkah pencegahan yang dapat dilakukan sejak lingkungan keluarga.
Waspadai Kekerasan dan Kejahatan Digital
Perkembangan teknologi informasi turut menjadi perhatian dalam pemaparan materi perlindungan perempuan dan anak. Penggunaan media sosial dan layanan digital memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menghadirkan risiko berupa perundungan daring, penipuan, penyalahgunaan data pribadi, hingga kekerasan berbasis teknologi. Oleh karena itu, orang tua dan remaja perlu memahami pentingnya menjaga informasi pribadi, mengenali aktivitas digital yang mencurigakan, serta menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.
Pendidikan keamanan digital menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan anak di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Kenalkan Mekanisme Pengaduan dan Perlindungan Korban
Dalam sesi edukasi, masyarakat juga diperkenalkan dengan mekanisme pengaduan ketika menghadapi atau mengetahui dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan perlindungan dapat diakses melalui kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.
Pengenalan mekanisme tersebut bertujuan membantu masyarakat mengetahui jalur pertolongan yang tepat dan mencegah korban mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum. Program Desa Aman mengusung pesan utama “Kenali. Cegah. Lindungi. Bertindak.” sebagai pendekatan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan.
KKN UMT Perkuat Kesadaran Hukum Masyarakat
Kegiatan KKN-PPM Terpadu Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular melibatkan 37 mahasiswa yang terbagi dalam dua kelompok pengabdian. Program tersebut mendapat dukungan Dekan Fakultas Hukum UMT, Dr. FX Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb., serta berada di bawah bimbingan Hotman Sinambela, S.H., M.H., selaku dosen pengampu dan pembimbing lapangan. Selain itu, Muh. Amin Saleh, S.H., M.H., turut berperan sebagai dosen pendamping, sementara kegiatan mahasiswa dikoordinasikan oleh Dian Amalia selaku Ketua Pelaksana.
Pemerintah Desa Jatireja melalui Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Desa, Ook Sugandi, juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pengabdian tersebut.
Melalui pemaparan Tuju Monang Siahaan bersama tim, kegiatan Pelita Hukum Jatireja diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak perempuan dan anak, pentingnya pencegahan kekerasan, serta mekanisme perlindungan yang tersedia.
Perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan peraturan perundang-undangan. Kesadaran masyarakat untuk mengenali, mencegah, dan melaporkan kekerasan menjadi bagian penting dalam memastikan hukum benar-benar memberikan perlindungan.
Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular untuk menghadirkan pendidikan hukum yang tidak berhenti pada teori akademik, melainkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.



