beritax.id — Pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 kembali membawa optimisme besar terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah menargetkan koperasi tersebut mampu menciptakan perputaran uang sebesar Rp223 triliun setiap tahun. Selain itu, KDMP diproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan hingga Rp202 triliun. Pemerintah meyakini koperasi dapat menjadi instrumen ekonomi desa.
Target tersebut juga diarahkan untuk menghentikan capital flight dan memutus mata rantai tengkulak. KDMP diproyeksikan menjadi pusat distribusi logistik nasional. Namun, besarnya angka ekonomi tersebut memerlukan pembuktian yang transparan. Kebijakan publik tidak cukup hanya mengandalkan target besar. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai pembangunan koperasi harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, negara tidak boleh berhenti pada pembangunan lembaga. “Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Menurut Prayogi, koperasi merupakan instrumen penting dalam membangun ekonomi masyarakat. Namun, keberhasilannya harus diukur dari manfaat langsung kepada anggota. Ia mengatakan angka perputaran uang bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh peningkatan pendapatan secara nyata.
Transparansi Perhitungan Menjadi Kunci Kepercayaan Publik
Prayogi menilai pemerintah perlu membuka dasar perhitungan target ekonomi KDMP. Publik harus mengetahui bagaimana angka Rp223 triliun tersebut dihitung. Menurutnya, transparansi diperlukan agar kebijakan dapat dievaluasi secara objektif. Setiap program besar harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. “Target ekonomi harus memiliki dasar analisis yang terbuka,” kata Prayogi.
Ia menjelaskan, perputaran transaksi tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Aktivitas ekonomi harus menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Menurut Prayogi, koperasi harus mampu meningkatkan produktivitas desa. Koperasi juga harus memperkuat posisi tawar petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
Prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pusat utama pembangunan. Setiap kebijakan negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam prinsip tersebut, negara memiliki kewajiban melindungi rakyat dari ketimpangan ekonomi. Negara juga harus memastikan akses ekonomi terbuka secara adil. Selain itu, negara harus melayani rakyat melalui kebijakan yang efektif. Program pembangunan harus memberikan kemudahan bagi masyarakat. Negara juga harus mengatur melalui aturan yang mampu menciptakan ketertiban. Regulasi harus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan ekonomi.
Jangan Jadikan Koperasi Sekadar Target Administratif
Prayogi mengingatkan bahwa koperasi bukan hanya organisasi berbentuk badan hukum. Koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang hidup bersama masyarakat. Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak cukup dilihat dari jumlah gedung. Keberhasilan harus terlihat dari kemampuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Ia menilai pembangunan fisik koperasi harus diikuti peningkatan kapasitas pengelola. Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberlanjutan koperasi. “Bangunan koperasi tidak boleh lebih besar daripada kualitas pengelolaannya,” ujar Prayogi.
Menurutnya, pengalaman masa lalu harus menjadi pembelajaran. Banyak lembaga ekonomi desa gagal karena tata kelola yang lemah. Prayogi mengatakan pemerintah perlu memastikan koperasi memiliki sistem pengawasan kuat. Transparansi keuangan harus menjadi kewajiban utama. Ia menilai koperasi yang sehat membutuhkan partisipasi anggota. Anggota harus memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Koperasi tidak boleh hanya menjadi perpanjangan tangan program pemerintah. Koperasi harus tumbuh berdasarkan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Risiko Sentralisasi Harus Dicegah
Prayogi menyampaikan bahwa desain KDMP harus memperhatikan keberagaman desa. Setiap wilayah memiliki karakter ekonomi yang berbeda. Menurutnya, desa pertanian memiliki kebutuhan berbeda dengan desa pesisir. Desa wisata juga memiliki tantangan ekonomi yang berbeda. Karena itu, kebijakan koperasi harus memberikan ruang adaptasi lokal. Pemerintah tidak boleh menerapkan pendekatan yang terlalu seragam.
Prayogi mengatakan sentralisasi ekonomi dapat menciptakan risiko baru. Kekuasaan distribusi yang besar harus diawasi secara ketat. Menurutnya, penyaluran barang subsidi melalui koperasi perlu sistem pengawasan. Tujuannya agar manfaat benar-benar diterima masyarakat. “Jangan sampai koperasi menggantikan tengkulak dengan penguasa baru,” ujar Prayogi.
Ia menjelaskan prinsip Partai X mendorong ekonomi rakyat yang berkeadilan. Negara harus memastikan tidak terjadi monopoli dalam distribusi. Menurutnya, koperasi harus menjadi alat pemberdayaan masyarakat. Koperasi tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.
Solusi Partai X untuk Memperkuat KDMP
Prayogi menyampaikan beberapa solusi agar KDMP berjalan sesuai tujuan awal. Pertama, pemerintah harus memperkuat tata kelola koperasi. Setiap koperasi harus memiliki standar transparansi keuangan. Laporan usaha harus dapat diketahui oleh anggota. Kedua, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap koperasi. Evaluasi harus melihat manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Ketiga, pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pengelola membutuhkan kemampuan manajemen dan kewirausahaan.
Keempat, pemerintah harus memberikan ruang inovasi bagi desa. Setiap daerah harus dapat mengembangkan potensi ekonominya sendiri.
Menurut Prayogi, kebijakan koperasi harus tetap sesuai prinsip perlindungan rakyat. Negara harus hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Ia mengatakan pelayanan negara harus terlihat melalui akses ekonomi yang mudah. Rakyat harus merasakan manfaat langsung dari program pemerintah. Selain itu, negara harus mengatur agar persaingan ekonomi berjalan sehat. Tidak boleh ada pihak yang menguasai distribusi secara tidak adil.
Kesejahteraan Rakyat Menjadi Ukuran Utama
Prayogi menegaskan keberhasilan KDMP tidak boleh hanya dihitung melalui angka investasi. Ukuran utama harus berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, rakyat membutuhkan hasil nyata dari pembangunan ekonomi desa. Mereka membutuhkan peningkatan pendapatan dan kepastian usaha. Program koperasi harus mampu memperkuat ekonomi lokal. Koperasi harus menjadi tempat masyarakat berkembang bersama.
Dengan semangat kritis, obyektif, dan solutif, kebijakan KDMP perlu terus dikawal. Pemerintah harus memastikan target besar berjalan dengan manfaat besar. Partai X menilai koperasi memiliki peluang besar memperkuat ekonomi rakyat. Namun, keberhasilan membutuhkan tata kelola dan pengawasan yang kuat.
Prayogi menutup bahwa pembangunan ekonomi harus kembali kepada tujuan negara. Tujuan tersebut adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, angka besar tidak boleh menjadi sekadar retorika kebijakan. Angka tersebut harus menjadi bukti nyata hadirnya negara bagi masyarakat.
