beritax.id – Kebijakan pemerintah memberikan diskon tiket pesawat, kereta, dan tarif tol selama periode mudik Lebaran 2025 menuai kritik dari berbagai kalangan. Meski kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, ketidakmerataan distribusi diskon menjadi sorotan utama. Rinto Setiyawan, anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa pemerintah harus lebih adil dalam mendistribusikan manfaat kebijakan ini kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Kebijakan diskon tiket dan tarif tol harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, bukan hanya mereka yang berada di wilayah tertentu atau memiliki akses tertentu,” ujar Rinto dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).
Diskon Tiket Pesawat yang Terbatas
Pemerintah menawarkan diskon tiket pesawat ekonomi domestik sebesar 14 persen, yang berlaku mulai 24 Maret hingga 7 April 2025. Namun, Rinto mempertanyakan mengapa diskon ini hanya berlaku untuk periode tertentu dan tidak mencakup semua rute penerbangan.
“Diskon tiket pesawat hanya berlaku untuk periode tertentu dan rute tertentu. Bagaimana dengan masyarakat yang harus mudik di luar periode tersebut atau menggunakan rute yang tidak termasuk dalam program diskon?” tanya Rinto.
Ia menambahkan bahwa Partai X selalu mengedepankan prinsip keadilan sosial dalam setiap kebijakan publik. “Kami mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan diskon ini benar-benar merata dan dapat diakses oleh semua masyarakat,” tegasnya.
Diskon Tiket Kereta yang Tidak Merata
Selain tiket pesawat, pemerintah juga menawarkan promo tiket kereta melalui program reguler dan Flash Sale. Namun, promo Flash Sale hanya menyediakan 2.000 tiket dan hanya dapat diakses melalui aplikasi Acces by KAI.
Rinto menyoroti bahwa kebijakan ini tidak adil bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke aplikasi tersebut atau yang tinggal di daerah terpencil. “Promo tiket kereta harus bisa diakses oleh semua masyarakat, bukan hanya mereka yang memiliki akses ke teknologi tertentu,” ujarnya.
Diskon Tarif Tol yang Terbatas
Kebijakan diskon tarif tol sebesar 20 persen juga hanya berlaku di 17 ruas jalan tol tertentu, yang terdiri dari 10 ruas di Jawa dan 7 ruas di Sumatera. Rinto mempertanyakan mengapa tidak semua ruas jalan tol mendapatkan diskon.
“Diskon tarif tol harus berlaku untuk semua ruas jalan tol yang digunakan masyarakat untuk mudik. Tidak adil jika hanya ruas tertentu yang mendapatkan diskon,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Partai X akan terus mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan ruas jalan tol yang mendapatkan diskon. “Keadilan sosial harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan publik,” tegasnya.
Transparansi dan Sosialisasi yang Kurang
Rinto juga menyoroti kurangnya transparansi dan sosialisasi tentang kebijakan diskon ini. “Banyak masyarakat mungkin tidak tahu tentang kebijakan ini karena kurangnya sosialisasi. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi tentang diskon ini tersebar luas dan mudah diakses,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Partai X akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. “Kami akan terus mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan adil dalam setiap kebijakan yang diambil,” tambahnya.
Kesimpulan
Ketidakmerataan distribusi diskon tiket pesawat, kereta, dan tarif tol menjadi bukti bahwa pemerintah belum sepenuhnya adil dalam merumuskan kebijakan publik. Dengan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh Partai X, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan diskon ini benar-benar merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
