beritax.id – Politik kekuasaan telah menjadi fenomena yang mengakar dalam lanskap politik Indonesia. Meski kerap dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi, realitasnya politik kekuasaan terus bertahan dan bahkan semakin menguat di berbagai daerah. Partai X, melalui pernyataan Rinto Setiyawan anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan sikapnya dalam menghadapi politik kekuasaan, dengan menyebutnya sebagai tantangan yang perlu diatasi melalui reformasi politik yang lebih ketat.
Politik Kekuasaan Indonesia: Keniscayaan atau Kemunduran Demokrasi?
Dari Soeharto hingga keluarga Limpo di Sulawesi Selatan, politik kekuasaan telah menjadi warna khas dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Keluarga Zumi Zola di Jambi dan dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten menjadi contoh bagaimana kekuasaan dapat diwariskan dalam lingkup keluarga, sering kali tanpa mekanisme demokrasi yang sehat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: apakah politik kekuasaan adalah bagian dari naluri manusia untuk mempertahankan eksistensinya, ataukah justru ancaman serius bagi keadilan dan kesetaraan dalam politik?
Partai X, yang diwakili oleh Rinto Setiyawan, memandang politik kekuasaan sebagai tantangan besar bagi demokrasi di Indonesia. “Politik kekuasaan cenderung mempersempit ruang partisipasi politik yang adil dan merata. Kita perlu regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa politik bukan hanya milik segelintir keluarga, tetapi milik seluruh rakyat,” ujar Rinto.
Upaya Pembatasan Politik Kekuasaan: Antara Harapan dan Kegagalan
Indonesia sebenarnya telah mencoba untuk membatasi politik kekuasaan melalui UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Namun, regulasi ini dengan cepat dianulir melalui putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi, sehingga politik dinasti kembali berkembang tanpa hambatan yang berarti.
Rinto Setiyawan menegaskan bahwa Partai X mendorong revisi undang-undang untuk menutup celah politik dinasti. “Demokrasi harus memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu yang kompeten, bukan hanya mereka yang berasal dari keluarga penguasa,” tambahnya.
Partai Politik dan Tantangan Reformasi
Peran partai politik dalam mendukung atau menolak politik kekuasaan sangatlah krusial. Namun, banyak partai di Indonesia justru lebih dikendalikan oleh individu daripada institusi, sehingga politik dinasti sulit untuk dibendung. Struktur kekuasaan dalam partai sering kali berbasis patronase, yang membuat regenerasi kepemimpinan berjalan stagnan dan cenderung diwariskan secara eksklusif.
Partai X, menurut Rinto Setiyawan, memiliki visi yang berbeda. “Kami ingin menciptakan sistem kepemimpinan yang transparan dan berbasis kompetensi, bukan semata-mata karena faktor keluarga. Politik harus menjadi ajang meritokrasi, bukan hanya perpanjangan dinasti kekuasaan,” tegasnya.
Perlu Regulasi yang Lebih Kuat
Politik kekuasaan memang sulit dihapus sepenuhnya, tetapi dampaknya terhadap demokrasi tidak boleh diabaikan. Tanpa regulasi yang ketat, politik kekuasaan berisiko memperkuat oligarki dan mempersempit akses masyarakat terhadap jabatan publik. Partai X menegaskan bahwa solusi terhadap politik kekuasaan bukan hanya sekadar wacana, tetapi harus diimplementasikan melalui kebijakan yang konkret.
“Kita perlu langkah nyata, bukan sekadar retorika. Demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi yang adil, dan itu hanya bisa terjadi jika politik kekuasaan tidak lagi menjadi norma,” tutup Rinto Setiyawan.
