BeritaX.id – Surabaya, 11 November 2026 – Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai persyaratan izin dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi kuasa wajib pajak mendapat sorotan dari praktisi perpajakan, Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak. Sorotan tersebut disampaikan menanggapi pemberitaan DDTCNews berjudul “Tunjuk Kuasa Pajak? Fiskus: Pastikan Izin atau SKT-nya Masih Berlaku”, yang diterbitkan pada Rabu, 11 November 2026.
Dalam pemberitaan tersebut, Penyuluh Pajak Kantor Pusat DJP, Adi Wiyono, mengingatkan wajib pajak agar memastikan izin atau SKT pihak yang ditunjuk sebagai kuasa masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026. Eko menilai ketentuan tersebut perlu dikaji dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 341/PUU-XXIV/2026 dan Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017, terutama mengenai batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur persyaratan kuasa wajib pajak.
Jika Ditolak Fiskus, Siap Tempuh Upaya Hukum
Eko menyatakan akan menyikapi penerapan ketentuan tersebut secara objektif dengan tetap menempatkan persoalan dalam koridor hukum. “Saya akan bersikap fair. Ketika saya membawa surat kuasa dari wajib pajak dan ditolak oleh pihak fiskus, maka saya akan meminta surat penolakan secara tertulis. Dengan dasar itulah saya akan menempuh upaya hukum lanjutan,” tegas Eko.
Menurutnya, penolakan tertulis diperlukan untuk mengidentifikasi dasar kewenangan, alasan hukum, serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan pejabat pemerintahan. Dalam konstruksi hukum administrasi negara, setiap penggunaan kewenangan publik harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Fiskus memiliki kewenangan menjalankan peraturan. Namun, kewenangan tersebut tidak meniadakan hak warga negara untuk menguji legalitas tindakan pemerintahan.
SKT: Instrumen Deklaratif atau Konstitutif?
Eko menyoroti persoalan mendasar mengenai karakter yuridis SKT kuasa pajak, yakni apakah dokumen tersebut bersifat deklaratif atau konstitutif. Apabila bersifat deklaratif, SKT hanya berfungsi mencatat, mengakui, dan membuktikan kompetensi perpajakan yang telah dimiliki seseorang. Sebaliknya, apabila bersifat konstitutif, SKT menjadi penentu lahir, berlaku, maupun hilangnya kelayakan hukum seseorang untuk menerima kuasa wajib pajak.
Perbedaan tersebut membawa konsekuensi hukum yang fundamental.
Seseorang dapat memiliki pendidikan perpajakan, sertifikat brevet, pengalaman profesional, serta penguasaan terhadap peraturan perpajakan. Namun, apabila setelah masa peralihan berakhir seluruh kompetensi tersebut tidak dapat menjadi dasar penerimaan kuasa karena ketiadaan SKT, timbul pertanyaan mengenai legitimasi pembatasan tersebut.
Apakah seseorang kehilangan kompetensinya atau sekadar kehilangan pengakuan administratif dari pemerintah?
Apabila ketiadaan SKT meniadakan kelayakan menerima kuasa meskipun seseorang telah memenuhi kompetensi substantif, terdapat alasan untuk menguji apakah SKT telah bergeser dari instrumen pembuktian menjadi instrumen pembatasan hak.
Putusan MK 341 Bukan Cek Kosong bagi Menteri Keuangan
Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memberikan hak kepada wajib pajak untuk menunjuk seorang kuasa melalui surat kuasa khusus. Sementara itu, Pasal 32 ayat (3a) UU KUP mengatur persyaratan kompetensi penerima kuasa. Putusan MK Nomor 341/PUU-XXIV/2026, yang kembali merujuk Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017, menegaskan bahwa pengaturan melalui peraturan pelaksana harus tetap berada dalam ruang lingkup teknis-administratif dan tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang.
Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan dalam perkara tersebut, amar penolakan tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi tanpa batas terhadap seluruh materi muatan PMK 44/2026 maupun PMK 55/2026.
Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap konstitusi, sedangkan pengujian peraturan di bawah undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Dengan demikian, legalitas materi muatan kedua peraturan menteri tersebut tetap terbuka untuk diuji.
Potensi Ultra Vires dalam Pengaturan Kuasa Pajak
Eko menilai terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan mengatur tata cara pembuktian kompetensi dan kewenangan menciptakan pembatasan substantif terhadap hak menerima kuasa.
Dalam doktrin hukum administrasi, penggunaan kewenangan yang melampaui batas hukum dikenal sebagai ultra vires.
Apabila peraturan menteri menciptakan pembatasan hak yang tidak memperoleh dasar kewenangan memadai dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, legalitas pengaturan tersebut patut dipersoalkan.
Peraturan pelaksana tidak boleh menjadi instrumen legislasi terselubung yang mempersempit hak warga negara tanpa legitimasi undang-undang.
Meski demikian, pengujian tersebut harus mempertimbangkan seluruh dasar kewenangan pemerintah, termasuk UU KUP, UU P2SK, serta peraturan pemerintah terkait.
Supremasi Hukum, Bukan Supremasi Administrasi
Persoalan kuasa pajak bukan semata-mata menyangkut kepentingan profesi, melainkan hak wajib pajak untuk memperoleh pendampingan dari pihak yang dipercaya dan memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan hukum.
Negara berwenang memastikan kompetensi penerima kuasa. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh berkembang menjadi kekuasaan administratif tanpa batas. Kompetensi merupakan kualitas substantif seseorang, sedangkan SKT merupakan instrumen administratif. Jangan sampai instrumen yang semestinya membuktikan kompetensi justru menjadi alat untuk meniadakan pengakuan terhadap kompetensi itu sendiri.
PMK 44/2026 memang tidak otomatis kehilangan keberlakuannya akibat Putusan MK 341. Akan tetapi, keberlakuan formal suatu peraturan tidak menjadikannya kebal terhadap pengujian hukum.
Fiskus dapat menolak sepanjang memiliki dasar kewenangan yang sah. Namun, legalitas penolakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka terhadap pengujian. Sebab, dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan administratif yang berada di atas supremasi hukum.
