TALLINN, ESTONIA – Banyak kota bersejarah di berbagai belahan dunia hancur identitasnya akibat dikuasai oleh jaringan waralaba global dan komersialisasi pariwisata yang membabi buta. Mencari model alternatif tata kelola ekonomi pariwisata yang berdaulat, para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan membedah ekosistem bisnis di dalam tembok Kota Tua Tallinn, Estonia, dan menemukan sebuah oase kemandirian ekonomi lokal.
Observasi tata kelola ekonomi ini dilakukan oleh Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Bersama Wiwik H, diaspora Indonesia yang fasih dengan dinamika ekonomi Baltik, rombongan menelusuri lorong-lorong niaga seperti Jalan Viru dan Katariina Käik (Lorong Katarina), yang dipenuhi oleh deretan toko kerajinan tangan, kafe independen, dan restoran bernuansa tradisional.
Hal yang paling mengesankan bagi delegasi adalah minimnya intervensi korporasi multinasional raksasa di kawasan emas ini. Alih-alih diisi oleh minimarket waralaba global atau gerai kopi internasional, bangunan-bangunan kuno di Kota Tua Tallinn dihuni oleh pengrajin linen, pembuat keramik, seniman kaca, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal Estonia. Pemerintah kota secara sadar memproteksi ruang ekonomi ini agar keuntungan pariwisata mengalir langsung ke kantong rakyatnya, bukan lari ke luar negeri.
Direktur Sekolah Negarawan, Prayogi R. Saputra, menilai kebijakan ini sebagai perwujudan sejati dari keadilan ekonomi. Selaras dengan pilar kenegaraan budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), Prayogi menegaskan bahwa kemakmuran sebuah negara tidak diukur dari seberapa banyak merek asing yang berinvestasi, melainkan dari seberapa berdaulat rakyat lokal mengelola sumber daya di tanahnya sendiri. Kota Tua Tallinn mendidik Indonesia untuk tidak menjual “ruh” kebudayaannya demi devisa pariwisata murahan.
Wakil Direktur Rinto Setiyawan mengurai bahwa proteksi ini bukan berarti Estonia anti-asing, melainkan wujud kepatuhan pada supremasi hukum yang memihak pada keadilan substansial. Hukum retribusi, izin usaha, dan zonasi kawasan dirancang untuk memberikan insentif pajak bagi pelestari budaya dan pengrajin lokal, sementara membebankan syarat yang sangat ketat bagi waralaba asing yang ingin masuk ke area ring satu pariwisata.
Untuk memastikan keberlanjutan model ekonomi pro-rakyat tersebut, CEO Enygma, Erick Karya, mengobservasi penggunaan data analitik dalam pengelolaan pariwisata Tallinn. Erick menjelaskan bahwa Artificial Intelligence (AI) Enygma yang digagas bersama Sekolah Negarawan dapat membantu pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan sentralisasi data UMKM. Dengan AI, pemerintah bisa memetakan supply dan demand turis, sehingga UMKM lokal bisa diberdayakan secara presisi untuk menekan dominasi kapitalis besar di area wisata sejarah Nusantara.
Cermin kedaulatan ekonomi dari tembok kuno Tallinn ini menjadi modul strategis dalam ekspedisi intelektual Sekolah Negarawan di 12 negara. Membawa semangat kemandirian ekonomi dari Baltik, kemapanan Nordik, hingga sejarah perdagangan maritim di Asia Tenggara dan Timur Tengah, Ekosistem Sekolah Negarawan terus mengobarkan diseminasi kedaulatan ini di seluruh pelosok republik, membentang dari Medan hingga Ternate dan Tidore.
